Lombok Timur, KabarNTB - Pemerintah tidak bisa turun sendirian melawan stunting. Itulah pesan inti yang menggema dalam peluncuran Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB (PP3S) yang dirangkai dengan Pasar Rakyat, Kamis (2/7/2026), di Kantor Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri, Ketua TP PKK NTB Sinta M. Iqbal, dan Wakil Bupati Lombok Timur Mohammad Edwin Hadiwijaya hadir langsung memimpin momentum ini.
Keluarga adalah Garda Terdepan, Bukan Pemerintah
Wagub Dinda menegaskan, tantangan stunting di Lombok Timur tidak bisa diremehkan mengingat jumlah penduduknya yang menembus satu juta jiwa, menjadikan persoalan kemiskinan dan stunting butuh perhatian yang jauh lebih serius.
"Kita hadir hari ini bukan sekadar meluncurkan sebuah program, tetapi untuk membangun kepedulian bersama. Penurunan stunting tidak cukup hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus dimulai dari keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk generasi yang sehat," ujar Wagub Dinda.
Ia menekankan, pencegahan harus dimulai jauh sebelum anak lahir — mulai dari edukasi kesehatan reproduksi, kesiapan calon orang tua, pemenuhan gizi calon ibu, hingga penguatan pola pengasuhan di lingkungan keluarga. Pemprov NTB juga terus mengembangkan Program Desa Berdaya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang berjalan beriringan dengan percepatan penurunan stunting.
Wagub Dinda turut mendorong pemerintah desa mengembangkan potensi ekonomi lokal, termasuk komoditas unggulan nanas, agar memiliki nilai tambah melalui inovasi produk olahan yang bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
Di Lapangan, Stunting Bukan Sekadar Soal Gizi
Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, memaparkan bahwa Program PP3S dibangun melalui proses panjang dengan mengedepankan pendekatan intervensi serentak dan terintegrasi. Pengalaman pendampingan di lapangan membuktikan bahwa penyebab stunting jauh lebih kompleks dari sekadar kekurangan makanan.
"Di lapangan kami menemukan persoalan pola asuh, kebiasaan konsumsi makanan instan, sanitasi, hingga pola pengasuhan keluarga menjadi faktor yang sangat menentukan. Karena itu, solusi yang diberikan juga harus sesuai dengan kondisi setiap keluarga," ujarnya.
TP PKK NTB telah memulai program percontohan melalui pendampingan keluarga berisiko stunting yang melibatkan PKK, tenaga kesehatan, kader Posyandu, pemerintah desa, dan berbagai mitra pembangunan. Forum pertemuan rutin ibu-ibu dan kader Posyandu juga didorong untuk diaktifkan kembali. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak dan penerapan rumah bebas asap rokok turut menjadi bagian penting dari strategi pencegahan.
Data Valid Jadi Syarat Intervensi Tepat Sasaran
Wabup Lombok Timur Mohammad Edwin Hadiwijaya menunjuk soal data sebagai tantangan terbesar percepatan penurunan stunting.
"Langkah pertama yang harus kita kawal bersama adalah data yang akurat. Dengan data yang benar, intervensi kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi hingga balita dapat dilakukan secara tepat," katanya.
Ia menyebut Lombok Timur kini menjadi salah satu dari lima kabupaten/kota di Indonesia yang mendapat pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan dalam penguatan sistem data percepatan penurunan stunting. Lombok Timur juga telah memiliki 263 dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selain mendukung pemenuhan gizi masyarakat, juga membuka ribuan lapangan kerja baru.
1.200 KK Miskin, 200 Sudah Rasakan Desa Berdaya
Kepala Desa Lendang Nangka Utara, Lalu Wiranata, mengungkapkan desanya yang dihuni lebih dari 11 ribu jiwa di 15 pekadusan ini masih menghadapi sekitar 1.200 kepala keluarga miskin. Namun angin segar mulai bertiup: sekitar 200 kepala keluarga telah menerima manfaat langsung dari Program Desa Berdaya.
Desa ini juga mendapat Program PAMSIMAS untuk air bersih dan dalam waktu dekat akan menerima dukungan anggaran Rp500 juta untuk pembangunan rumah dan fasilitas pendukung desa.
Sinergi Lintas Sektor untuk Generasi NTB yang Unggul
Melalui peluncuran PP3S ini, Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Timur menegaskan komitmen memperkuat sinergi lintas sektor, memperbaiki kualitas data, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan membangun kepedulian keluarga sebagai pondasi utama menuju generasi NTB yang sehat, cerdas, dan berdaya saing demi Indonesia Emas 2045.
(*)

