 |
| Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin mengambil sumpah jabatan 89 pejabat administrator dan pengawas di Ruang Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima, Rabu (1/7/2026). |
Kota Bima, KabarNTB - Sebanyak 89 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota Bima resmi dilantik oleh Wali Kota H. A. Rahman H. Abidin, Rabu (1/7/2026). Perombakan birokrasi ini menyita perhatian karena turut mengangkat sang istri, Hj. Badrah Ekawati, sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima.
Deretan Pejabat Baru di Berbagai OPD
Pelantikan berlangsung di Ruang Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima, dihadiri Wakil Wali Kota, Ketua DPRD Kota Bima, Ketua TP PKK, serta jajaran pejabat eselon II, III, dan IV. Mutasi dan rotasi mencakup pejabat administrator (eselon III) dan pejabat pengawas (eselon IV) di berbagai organisasi perangkat daerah.
Sejumlah nama yang menempati posisi baru antara lain Sri Rahayu sebagai Sekretaris BPKAD, M. Auwaliyah sebagai Kepala Bagian Umum Setda, Andi Farhan Akbar sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda, Ilham sebagai Kepala Bagian Organisasi Setda, Jainul Arifin sebagai Kepala Bidang Perhubungan, Syarifuddin sebagai Kepala Bidang di BRIDA, serta Hj. Badrah Ekawati sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan.
Jabatan adalah Amanah, Bukan Sekadar Posisi
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa pelantikan membawa konsekuensi yang jauh melampaui seremoni semata.
"Pelantikan ini adalah amanah. Dengan sumpah jabatan yang diucapkan, maka melekat pula tanggung jawab moral dan hukum untuk mengabdi dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat Kota Bima," kata Rahman.
Ia menjelaskan, rotasi, mutasi, dan promosi merupakan bagian dari dinamika birokrasi yang wajar, bukan sanksi maupun hadiah.
"Rotasi, mutasi, serta promosi jabatan adalah dinamika biasa dalam struktur pemerintahan. Tujuannya satu, menyegarkan organisasi dan menempatkan orang yang tepat sesuai kompetensi dan kebutuhan," ujarnya.
Langsung Kerja, Tanpa Tunggu Masa Transisi
Rahman meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera tancap gas tanpa menunggu masa transisi. Percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, hingga penguatan ekonomi masyarakat menjadi fokus yang harus langsung dijalankan.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pejabat menjaga integritas, menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta memperkuat koordinasi antarlembaga demi pelayanan publik yang lebih efektif.
Pelantikan ditutup dengan penandatanganan berita acara dan foto bersama para pejabat yang baru dilantik. Perombakan birokrasi ini diharapkan mampu mendongkrak kinerja pemerintahan sekaligus mempercepat realisasi program pembangunan di Kota Bima.
(*)
