 |
| Suasana pembukaan Indonesia Government Public Relations (IGPR) Summit 2026 di Hotel Lombok Plaza, Mataram, yang dihadiri puluhan praktisi humas pemerintah dari berbagai daerah di Indonesia, Senin (27/7/2026). |
Mataram, KabarNTB - Puluhan praktisi kehumasan pemerintah dari berbagai penjuru Indonesia berkumpul di Hotel Lombok Plaza, Senin (27/7/2026), dalam pembukaan Indonesia Government Public Relations (IGPR) Summit 2026. Mengusung tema "Government Public Relations in the Digital & AI Era: Strengthening Public Communication and Public Trust", forum nasional ini dirancang menjadi ruang kolaborasi bagi insan humas pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik yang adaptif dan terpercaya di tengah derasnya arus teknologi digital dan kecerdasan buatan.
35 Peserta Lintas Kementerian dan Daerah
Tidak kurang dari 35 peserta yang mengampu tugas kehumasan turut hadir, mulai dari perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, praktisi, hingga insan humas pemerintah dari berbagai wilayah Indonesia.
Kepercayaan Publik, Tantangan Sesungguhnya Humas Pemerintah
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, yang mewakili Gubernur NTB, menegaskan bahwa tantangan humas pemerintah kini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi, melainkan membangun dan menjaga kepercayaan publik.
"Tantangan pemerintah saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi. Tantangan yang sesungguhnya adalah membangun kepercayaan. Informasi dapat dibuat dalam hitungan detik, tetapi kepercayaan hanya lahir melalui konsistensi, keterbukaan, integritas dan kerja nyata yang dibangun dalam waktu yang panjang," ujar Doktor AKA, sapaan akrabnya.
Menurut AKA, kemajuan teknologi kecerdasan buatan harus dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan publik tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar pemerintahan.
"Kecerdasan AI tidak akan pernah menggantikan kejujuran, tidak akan pernah menggantikan empati, tidak akan pernah menggantikan integritas, dan tidak akan pernah menggantikan hati nurani seorang pelayan publik. Teknologi hanyalah alat, yang menentukan arah penggunaannya tetaplah manusia," AKA menegaskan.
Ia menekankan, keberhasilan komunikasi pemerintah tidak diukur dari banyaknya publikasi atau konten viral, melainkan dari kehadiran juru bicara yang kuat, profesional, dan kredibel di tingkat pusat maupun daerah.
"Keberhasilan komunikasi pemerintah diukur dari satu hal yang jauh lebih penting, yaitu apakah masyarakat semakin percaya kepada pemerintah," katanya.
Iprahumas Pusat: Forum Strategis Perkuat Tata Kelola Terbuka
Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas), Dr. Mayrianti Annisa Anwar, yang mewakili Ketua Umum Iprahumas Pusat, menilai IGPR Summit 2026 menjadi forum strategis memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka dan dipercaya publik.
"Ukuran keberhasilan komunikasi publik adalah tumbuhnya kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan itu terbangun, berbagai program pemerintah akan lebih mudah dipahami, diterima, dan didukung oleh publik," ujarnya.
Ia mengajak seluruh insan humas pemerintah terus meningkatkan kompetensi dan memperluas kolaborasi lintas sektor.
"Apabila humas pemerintah mampu beradaptasi dengan perubahan, menguasai perkembangan teknologi termasuk pemanfaatan AI, serta tetap memegang teguh nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik, maka humas akan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," katanya.
Humas Bukan yang Paling Keras Suaranya, Tapi Paling Dipercaya
Ketua Dewan Kehormatan Iprahumas NTB, Prof. Dr. H. Masnun Tahir, mengingatkan bahwa di tengah derasnya arus informasi, humas harus menjadi sumber informasi kredibel sekaligus penyejuk bagi masyarakat.
"Kepercayaan publik merupakan modal utama komunikasi pemerintah. Humas yang baik bukanlah humas yang paling keras suaranya, melainkan humas yang paling dipercaya," ungkapnya.
Ia menambahkan, humas mesti hadir lebih cepat memberikan informasi resmi agar ruang publik tak dipenuhi spekulasi maupun disinformasi.
Target Lahirkan Ontologi Arsitektur Humas Nasional
Ketua Iprahumas NTB, Suhirman Adita, melaporkan tingginya antusiasme peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, forum ini menjadi tonggak penting penguatan komunikasi publik pemerintah sekaligus momentum penyusunan karya ilmiah nasional.
"Target besar yang ingin kita capai adalah lahirnya Ontologi Arsitektur Humas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah di Indonesia sebagai pijakan akademik sekaligus referensi nasional bagi pengembangan kehumasan pemerintah," jelasnya.
IGPR Summit 2026 akan berlangsung selama tiga hari, menghadirkan pakar, akademisi, dan praktisi yang membahas transformasi komunikasi publik di era digital dan AI. Forum ini diharapkan melahirkan rekomendasi strategis guna memperkuat peran humas pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang profesional, adaptif, humanis, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
(*)
