Suasana peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli di Kantor DPD PDI Perjuangan NTB, dipenuhi foto-foto dokumentasi sejarah, dihadiri kader partai, aktivis, dan akademisi, Ahad (26/7/2026) malam.
Mataram, KabarNTB - Foto-foto lawas memenuhi sudut ruangan Kantor DPD PDI Perjuangan NTB, Ahad (26/7/2026) malam. Potret bentrokan, wajah-wajah pejuang demokrasi, hingga jejak kekerasan tiga dekade silam sengaja dihadirkan untuk membawa peserta kembali ke masa itu. Malam itu, DPD PDI Perjuangan NTB memperingati 30 tahun Peristiwa Kudatuli, tragedi penyerbuan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, pada 27 Juli 1996, yang menurut catatan Komnas HAM menelan lima korban jiwa, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Peringatan ini tak sekadar mengenang sejarah, tapi menjadi ruang refleksi untuk merawat ingatan kolektif sekaligus memperkuat komitmen menjaga demokrasi, kebangsaan, dan keadilan sosial.
Kudatuli Bukan Sekadar Penyerbuan Kantor
Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat, membuka peringatan dengan mengajak peserta melihat Kudatuli secara utuh sebagai puncak dari rangkaian panjang pergulatan politik PDI di masa Orde Baru, bukan sekadar insiden penyerbuan kantor partai semata.
"Kita berkhidmat memperingati Kudatuli. Kudatuli tidak serta-merta hanya penyerbuan kantor. Peristiwa itu didahului sejarah yang panjang. Dan saya mengikuti seluruh proses serta rentetannya," ujar Anggota Komisi I DPR RI ini.
Rachmat menelusuri jejak sejarah jauh sebelum tragedi berdarah itu, mulai dari Kongres IV PDI di Medan 1993 yang berakhir tanpa kepengurusan yang diakui, Kongres Luar Biasa Surabaya yang mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI secara de facto, hingga rekayasa Kongres Luar Biasa Medan yang ia sebut menjadi jalan menuju pecahnya konflik politik nasional.
Perlawanan Kader PDI di Daerah, Termasuk Lombok Timur
Menurut Rachmat, tekanan politik terhadap PDI tidak hanya terjadi di Jakarta. Di daerah, kader-kader partai juga menghadapi berbagai bentuk intimidasi. Ia mencontohkan PDI di Lombok Timur yang kala itu meraih enam kursi DPRD namun hak atas kursi pimpinan dewan justru diberikan kepada partai lain. Alih-alih menyerah, kader PDI setempat memilih bertahan dengan rutin menyampaikan minderheid nota dalam berbagai pembahasan sebagai bentuk penolakan terhadap praktik politik yang dianggap mencederai demokrasi.
"Perlawanan tidak selalu dilakukan dengan teriakan. Kadang cukup dengan tetap berdiri ketika semua orang diminta berlutut," ucap Rachmat dengan suara bergetar.
"Demokrasi yang kita nikmati hari ini dibayar mahal. Karena itu jangan pernah menganggapnya sesuatu yang biasa," ucapnya.
Monolog Satir yang Menyentil Lambannya Proses Hukum
Suasana haru memuncak usai pemutaran video dokumenter Kudatuli, sebelum budayawan Kongso Sukoco tampil membawakan monolog satir dari belakang hadirin. Melalui pertunjukan puitis sekaligus tajam, Kongso mengajak peserta mempertanyakan keberanian negara menuntaskan warisan sejarah kelam ini.
"Peristiwa Kudatuli paling hebat urusan memperingati. Yang dilupakan justru proses hukumnya," katanya, disambut tepuk tangan peserta.
Ia mengingatkan bahwa tiga dekade telah berlalu, namun keluarga korban, penyintas luka-luka, maupun mereka yang mengalami kekerasan masih menunggu kepastian hukum.
"Kalau 30 tahun hanya didorong, mestinya sudah sampai ke angkasa luar," sentilnya.
Kudatuli sebagai Pertarungan Masyarakat Sipil
Dalam sesi sarasehan yang dipandu Megawati Iskandar Putri dari LBH Apik NTB, Wakil Dekan III Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Lalu Saepudin Gayep, menegaskan Kudatuli tidak boleh dipersempit sebagai konflik elite politik maupun persoalan internal partai semata.
"Kudatuli adalah pertarungan masyarakat sipil melawan kekuasaan yang represif," ujarnya.
Ia menjelaskan Megawati Soekarnoputri saat itu menjelma simbol perlawanan rakyat terhadap praktik kekuasaan Orde Baru, sehingga Kudatuli bukan hanya milik PDI Perjuangan, melainkan bagian dari sejarah demokrasi Indonesia secara keseluruhan.
Kesaksian Bekas Luka dari Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB
Kesaksian paling personal datang dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB, I Made Slamet, yang menunjukkan bekas luka di tubuhnya akibat tindakan represif aparat pada masa Orde Baru. Rumah kosnya pernah dibakar, ia pernah ditangkap dan dibawa aparat karena memilih tetap berada di barisan pro-demokrasi.
"Ini yang kami alami waktu memperjuangkan demokrasi," katanya.
"Kalau tidak ada Kudatuli, mungkin kita tidak menikmati demokrasi seperti sekarang," ucapnya.
Pesan untuk Generasi Muda agar Tidak Melupakan Sejarah
Ketua DPP GMNI Bidang Kecerdasan Buatan dan Pusat Data, Satya Ubaya Sakti, yang mengaku lahir setelah peristiwa itu terjadi, mengajak generasi muda melihat Kudatuli sebagai pelajaran sejarah yang tidak boleh tenggelam dimakan waktu.
"Kalau sejarah berhenti diperingati, generasi setelah kita akan kehilangan ingatan tentang bagaimana demokrasi diperjuangkan," ujarnya.
Peringatan yang berlangsung hingga menjelang tengah malam ini ditutup dengan pernyataan Sekretaris DPD PDI Perjuangan NTB, Hakam Ali Niazi, yang menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi bahwa demokrasi Indonesia lahir dari perjuangan panjang yang tidak boleh dilupakan.
"Tiga dekade setelah Peristiwa Kudatuli, pesan yang mengemuka dalam forum seperti ini tetap sama. Demokrasi harus terus dirawat, sementara penyelesaian terhadap berbagai pelanggaran HAM masa lalu tetap menjadi pekerjaan rumah bangsa yang belum selesai," ucapnya.
(*)
