 |
| Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menerima penghargaan dari Kepala BSSN RI, Drs. Nugroho Sulistyo Budi, atas keberhasilan Provinsi NTB mewujudkan 100 persen pembentukan dan registrasi Tim Tanggap Insiden Siber di seluruh 10 kabupaten/kota, di Universitas Mataram, Selasa (23/6/2026). |
Mataram, KabarNTB - Provinsi Nusa Tenggara Barat menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional. Komitmen kuat daerah dalam memperkuat keamanan siber pemerintahan membuahkan pengakuan resmi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia. NTB berhasil menjadi provinsi dengan capaian 100 persen pembentukan dan registrasi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh 10 kabupaten/kota, sebuah tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang aman dan tangguh.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BSSN RI, Drs. Nugroho Sulistyo Budi, kepada Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, dalam rangkaian kegiatan penyerahan Surat Tanda Registrasi (STR) TTIS di Ruang Sidang Senat Universitas Mataram, Selasa (23/6). Pada momen yang sama, BSSN juga menyerahkan STR kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota se-NTB dan Universitas Mataram, sebagai pengakuan bahwa tim tanggap insiden siber di daerah telah resmi menjadi bagian dari ekosistem keamanan siber nasional.
Lebih dari Sekadar Administratif, Ini Fondasi Kepercayaan Publik
Bagi Pemerintah Provinsi NTB, capaian ini bukan sekadar angka atau pengakuan administratif. Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri yang akrab disapa Umi Dinda menegaskan bahwa keamanan siber adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah di era transformasi digital.
"Bagi Provinsi NTB, keamanan siber bukan sekadar urusan teknologi informasi, melainkan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Transformasi digital harus dibangun di atas fondasi keamanan yang kuat," ujar Wagub Umi Dinda.
Ia menambahkan bahwa capaian ini sejalan dengan visi besar NTB Makmur Mendunia dan upaya mewujudkan Smart Government. Digitalisasi pelayanan publik, menurutnya, harus diimbangi dengan sistem perlindungan siber yang adaptif terhadap berbagai ancaman di era digital yang kian kompleks.
Sinergi Pusat dan Daerah Kunci Keberhasilan
Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi erat antara Pemerintah Provinsi NTB, kabupaten/kota, BSSN, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan. Umi Dinda menekankan bahwa kolaborasi ini tidak hanya memperkuat kapasitas teknis, tetapi juga membangun budaya sadar keamanan siber di seluruh lini pemerintahan.
"Melalui kolaborasi ini, kita tidak hanya memperkuat kapasitas teknis, tetapi juga membangun budaya sadar keamanan siber di seluruh lini pemerintahan. Keamanan digital adalah tanggung jawab bersama," tegasnya.
Ia pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BSSN atas pendampingan, pembinaan, dan penguatan kapasitas yang secara konsisten diberikan kepada pemerintah daerah dalam membangun ketahanan siber.
BSSN: Perlindungan Infrastruktur Informasi adalah Pertahanan Nasional
Kepala BSSN RI, Drs. Nugroho Sulistyo Budi, menegaskan bahwa perlindungan infrastruktur informasi di daerah merupakan bagian penting dari sistem pertahanan siber nasional. Pembentukan dan registrasi TTIS, menurutnya, menjadi langkah strategis dalam menghadapi ancaman digital yang kian masif.
"Kami siap memberikan dukungan penuh, mulai dari pemantauan berkala, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pembinaan Tim Tanggap Insiden Siber di daerah. Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama, dan sinergi pusat serta daerah menjadi kunci keberhasilannya," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa TTIS memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi dan melindungi aset informasi, melakukan audit keamanan sistem, memperkuat pengendalian akses, menangani insiden siber, hingga memulihkan layanan. Semua itu bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara aman dan berkesinambungan.
Dengan teregistrasinya seluruh TTIS di NTB, setiap tim tidak hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga memperoleh pembinaan teknis, peningkatan kapasitas SDM, serta pendampingan berkelanjutan dari BSSN. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan digital daerah. Dengan ekosistem keamanan siber yang terbangun menyeluruh dari provinsi hingga kabupaten/kota, NTB semakin siap menghadirkan pelayanan publik digital yang aman, andal, dan terpercaya, sekaligus memperkokoh fondasi Smart Government menuju terwujudnya NTB Makmur Mendunia.
(*)
