Direktur Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto atau Didu, menempatkan anggota DPR RI sekaligus Ketua DPW Nasdem NTB, Mori Hanafi, sebagai figur dengan modal politik paling relevan untuk Pilgub NTB 2029, dengan menyebut kombinasi jejaring nasional, pengalaman panjang, dan potensi momentum PON 2028 sebagai keunggulan utama, Senin (1/6/2026).
Mataram, KabarNTB - Nama Mori Hanafi mulai diperbincangkan serius dalam peta politik menuju Pemilihan Gubernur NTB 2029. Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menilai politisi asal Bima yang kini menjabat anggota DPR RI sekaligus Ketua DPW Partai Nasdem NTB itu sebagai salah satu figur paling relevan dengan kebutuhan kepemimpinan NTB lima tahun ke depan.
"Bagi Mi6, kepemimpinan NTB lima tahun mendatang tidak cukup hanya bertumpu pada popularitas atau faktor kewilayahan. Yang lebih penting adalah kapasitas membangun jejaring nasional, kemampuan mengonsolidasikan kekuatan politik, serta rekam jejak dalam memperjuangkan kepentingan daerah." kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto yang akrab disapa Didu, di Mataram, Senin (1/6/2026).
Modal Politik yang Dibangun Bukan dalam Semalam
Didu menegaskan bahwa kekuatan Mori bukan lahir dari popularitas instan. Perjalanan panjangnya — dari Wakil Ketua DPRD NTB, kandidat Pilkada NTB, anggota DPR RI, hingga memimpin DPW Nasdem NTB — membentuk kapasitas kepemimpinan yang matang dan teruji.
"Pengalaman itu membuat Mori bukan sekadar politisi elektoral. Ia memahami bagaimana kepentingan daerah diperjuangkan melalui jalur kebijakan nasional. NTB membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu berbicara di tingkat lokal, tetapi juga memiliki akses dan kemampuan memperjuangkan daerah di tingkat pusat." ujarnya.
PON 2028, Panggung Besar yang Bisa Jadi Leverage Politik
Faktor yang tidak kalah menarik adalah posisi Mori sebagai Ketua KONI NTB menjelang Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 yang akan digelar di NTB dan NTT. Didu menilai keberhasilan penyelenggaraan PON berpotensi menjadi leverage politik yang signifikan menjelang Pilgub 2029.
"Kalau PON sukses, prestasi atlet NTB meningkat, penyelenggaraannya mendapat apresiasi nasional, dan pembiayaannya tidak terlalu membebani APBN maupun APBD karena mampu melibatkan dunia usaha, tentu publik akan memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan Mori sebagai Ketua KONI NTB." ujarnya.
Soal Asal Bima, Didu: Demokrasi Beri Kesempatan yang Sama
Didu juga merespons sebagian kalangan yang masih mempersoalkan latar belakang geografis calon pemimpin. Baginya, cara pandang itu sudah ketinggalan zaman dalam demokrasi modern.
"Kalau Mori berasal dari Bima, memangnya kenapa? Yang harus menjadi ukuran adalah kapasitas, integritas, rekam jejak, dan kemampuan memimpin seluruh masyarakat NTB. Demokrasi yang sehat memberi kesempatan yang sama kepada semua anak daerah untuk mengabdi." tegasnya.
Mi6 Tuntut Pilgub NTB 2029 Tetap Langsung
Pada kesempatan yang sama, Didu menegaskan sikap Mi6 yang menolak wacana pemilihan gubernur melalui DPRD atau mekanisme penunjukan. Menurutnya, cara tersebut merupakan kemunduran demokrasi yang berpotensi mengurangi legitimasi kepala daerah.
"Rakyat harus tetap menjadi pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan pemimpinnya. Karena itu, Mi6 menuntut Pilgub NTB 2029 tetap dilaksanakan secara langsung agar masyarakat dapat menentukan sendiri siapa figur terbaik yang akan memimpin daerah ini." katanya.
Didu menutup analisisnya dengan penilaian yang gamblang namun berimbang.
"Saya tidak mengatakan Mori satu-satunya figur yang layak. Tetapi jika berbicara secara objektif tentang pengalaman, jejaring nasional, kapasitas organisasi, legitimasi politik, dan daya juang, maka Mori Hanafi berada dalam baris terdepan." tutup Didu.
(*)
