Kepala SPPG Kecamatan Donggo Rora, Nanang Putra Irawan, memberikan klarifikasi atas unggahan viral di Facebook yang menuding SPPG membiarkan relawan terindikasi hepatitis tetap bekerja. Ia menegaskan lima relawan yang reaktif HBsAg telah dipecat pada 16 Mei 2026 — jauh sebelum unggahan tersebut viral, Jumat (22/5/2026).
Bima, KabarNTB - Tudingan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Donggo Rora, Kabupaten Bima, membiarkan relawan yang terindikasi hepatitis B tetap bekerja tanpa tindakan dibantah keras oleh kepala satuan setempat. Kepala SPPG Nanang Putra Irawan menegaskan, tindakan tegas sudah diambil jauh sebelum informasi tersebut viral di media sosial, Jumat (22/5/2026).
Keresahan publik bermula dari unggahan akun Facebook Muhammad Soalihin Jamaludin yang menyebut adanya karyawan SPPG terindikasi hepatitis dan tidak ditindaklanjuti. Unggahan itu ramai diperbincangkan sejak Kamis, 21 Mei 2026.
Pemeriksaan Rutin Ungkap Lima Relawan Reaktif HBsAg
Nanang menjelaskan kronologi sebenarnya. SPPG yang beralamat di Desa Rora, Kecamatan Donggo, melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi seluruh relawan pada 11 hingga 16 Mei 2026 sesuai instruksi kepala satuan. Hasil laboratorium yang diperiksa pada Sabtu (16/5/2026) mengungkap bahwa lima relawan teridentifikasi reaktif HBsAg atau Hepatitis B Surface Antigen.
Pada hari yang sama, KaSPPG langsung mengambil langkah tegas: kelima relawan diberhentikan dan surat pemberhentian resmi diterbitkan untuk memastikan tidak ada risiko penularan di lingkungan SPPG.
"Kami sudah memberhentikan lima relawan yang reaktif HBsAg sejak 16 Mei 2026. Tudingan bahwa kami diam adalah tidak benar dan hal tersebut dapat menimbulkan keresahan di masyarakat." ujar Nanang saat dikonfirmasi wartawan.
Sesuai SE Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 11 Tahun 2026
Langkah pemberhentian tersebut, kata Nanang, sepenuhnya mengacu pada Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 11 Tahun 2026 yang mewajibkan setiap relawan SPPG memiliki kondisi fisik dan mental yang memadai dalam menjalankan tugas pelayanan gizi. Sejak proses rekrutmen, seluruh pelamar juga telah diwajibkan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter sebagai syarat administrasi, dan pemeriksaan kesehatan berkala tetap dilakukan setiap empat bulan sekali.
Evaluasi dan Imbauan bagi Masyarakat
Nanang menyebut peristiwa ini sebagai bahan evaluasi berharga bagi SPPG dalam memperketat pengawasan kesehatan relawan. Ke depan, SPPG akan terus menjalankan pemeriksaan berkala dan memastikan hanya relawan yang memenuhi syarat kesehatan yang diperbolehkan bekerja, demi menjaga kualitas dan keamanan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis.
"Peristiwa ini menjadi bahan evaluasi bagi kami. Kesehatan jasmani dan rohani relawan akan terus menjadi prioritas agar tidak ada penyakit yang berpotensi ditularkan kepada anak-anak penerima manfaat." pungkasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, dan meminta semua pihak yang memiliki pertanyaan terkait pelaksanaan program untuk berkoordinasi langsung dengan SPPG.
(*)
