Bima, KabarNTB - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal turun langsung meninjau lokasi usulan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Jumat (29/5/2026). Lahan seluas 31 hektare yang diusulkan Pemprov NTB itu direncanakan dengan opsi dua area dan ditargetkan menjadi salah satu Sekolah Rakyat terbesar di NTB.
Target 3.000 Siswa, Tapi Ada Tantangan Teknis
Menteri Dody mengakui ambisi besar di balik rencana ini, namun sekaligus menggarisbawahi sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan sebelum pembangunan dapat dimulai secara optimal.
"Sekolah ini cukup besar dan ditargetkan menampung sampai 3.000 siswa. Tetapi ada beberapa tantangan di lokasi ini, seperti jalan akses pengangkutan material dan perbaikan sungai. Kementerian PU terus berkoordinasi dengan Pemprov dan Pemda agar bisa dicarikan solusinya." kata Dody dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5/2026).
Gubernur NTB: Pemprov dan Pemkab Siap Dukung Penuh
Gubernur Muhammad Iqbal menyatakan siap menghadapi tantangan teknis tersebut dan memastikan koordinasi dengan Kementerian PU akan segera ditindaklanjuti. Untuk masalah akses jalan, akan disiapkan jalur alternatif. Sementara persoalan sungai akan dikoordinasikan dengan BBWS Nusa Tenggara I.
"Mengenai jalan akses nanti akan ada jalan alternatif. Sedangkan mengenai sungai nanti kami akan berkoordinasi dengan BBWS Nusa Tenggara I. Pemprov dan Pemkab siap mendukung penuh." tutupnya.
NTB Juga Bangun SR Tahap II di Lombok Utara
Di luar rencana di Bima, NTB juga tengah menjalankan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. SR tersebut dirancang sebagai pusat pendidikan terpadu jenjang SD, SMP, dan SMA yang dilengkapi ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, asrama siswa dan guru, kantin, klinik, serta lapangan olahraga.
Secara nasional, Kementerian PU melalui Direktorat Prasarana Strategis tengah membangun 93 lokasi Sekolah Rakyat Tahap II di berbagai daerah di Indonesia, dengan rata-rata progres fisik telah mencapai 59 persen per 20 Mei 2026.
(*)

