 |
| Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna di Mataram. |
Mataram, KabarNTB - Kritik dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi NTB tidak dianggap sekadar catatan rutin. Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri menegaskan, seluruh pandangan tersebut akan menjadi pijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus mendongkrak kualitas pelaksanaan APBD ke depan.
Mewakili Gubernur dalam Paripurna Jawaban Pemerintah
Pernyataan itu disampaikan Wagub saat mewakili Gubernur NTB dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Kamis (25/6/2026), untuk menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025.
Wagub yang akrab disapa Ummi Dinda ini mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberikan perhatian dan saran kritis terhadap laporan pertanggungjawaban APBD. Baginya, sinergi eksekutif-legislatif adalah fondasi menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.
"Seluruh pandangan, masukan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB dan akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan," tegasnya.
Dorong Kemandirian Fiskal lewat Optimalisasi PAD
Ummi Dinda menyebut pemerintah sejalan dengan pandangan DPRD soal pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah. Caranya antara lain melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset secara produktif, digitalisasi layanan perpajakan, hingga peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) — semuanya diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal demi pembangunan yang berkelanjutan.
Di sisi pelaksanaan anggaran, Pemprov NTB terus membenahi kualitas perencanaan, mempercepat pengadaan barang dan jasa, serta mengendalikan pelaksanaan program. Pemerintah menegaskan, sukses APBD tidak cukup diukur dari besarnya serapan anggaran, tapi juga dari kualitas output dan outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat.
SILPA Bukan Dana Menganggur
Menanggapi sorotan fraksi-fraksi soal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Wagub menjelaskan bahwa SILPA Tahun Anggaran 2025 lahir dari efisiensi belanja, pelampauan target pendapatan tertentu, serta transfer pemerintah pusat yang baru diterima menjelang akhir tahun anggaran. Ia menegaskan, dana tersebut bukan mengendap sia-sia, melainkan akan digulirkan kembali untuk membiayai program-program prioritas melalui mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku.
APBD untuk Kemiskinan, SDM, hingga Pariwisata
Pemprov NTB menegaskan, alokasi APBD diarahkan pada agenda yang berdampak langsung bagi masyarakat: pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan UMKM, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, hingga pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NTB. Pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan kenaikan Nilai Tukar Petani disebut sebagai bukti nyata dari belanja daerah yang tepat sasaran.
Pada aspek tata kelola, pemerintah juga berkomitmen menyempurnakan pengelolaan aset daerah, memperbaiki kualitas pengelolaan piutang, memperkuat pembinaan BUMD, serta menjaga konsistensi laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan hasil audit yang dapat dipertanggungjawabkan.
APBD sebagai Instrumen Menuju NTB Makmur Mendunia
Menutup penyampaiannya, Wagub menegaskan Pemprov NTB akan terus memperkuat kolaborasi dengan DPRD dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih baik. Bagi Ummi Dinda, APBD bukan sekadar dokumen anggaran teknis, melainkan instrumen strategis untuk menghadirkan pelayanan publik berkualitas, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju visi NTB Makmur Mendunia.
(*)
