Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan penjelasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6/2026).
Mataram, KabarNTB - Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin (22/6/2026), menjadi forum bagi Gubernur Lalu Muhamad Iqbal untuk menyampaikan sesuatu yang jarang diucapkan terbuka oleh kepala daerah: bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak boleh membuat pemerintah merasa cukup. Dalam penjelasannya terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, ia menegaskan birokrasi harus bergeser dari sekadar tertib administrasi menuju tata kelola yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Administrasi Harus Melayani Substansi, Bukan Sebaliknya
Gubernur Iqbal mengakui bahwa birokrasi NTB masih terlalu fokus pada aspek administratif, sementara substansi pelayanan publik sering tertinggal.
"Selama ini birokrasi kita masih terlalu fokus pada administrasi, belum sepenuhnya pada substansi. Kadang-kadang substansi harus kalah, tujuan harus kalah, karena alasan administratif. Padahal seharusnya administrasilah yang melayani substansi, bukan sebaliknya." tegasnya.
Ia mendorong konsep coherent government — pemerintahan yang terintegrasi, efektif, dan berorientasi pelayanan, dengan masyarakat sebagai "customer" utama yang harus dilayani.
"Kita harus sadar siapa yang kita layani, siapa customer kita, dan kepada siapa seluruh kerja-kerja pemerintah ini ditujukan. Jawabannya adalah rakyat." ujarnya.
Anggaran Mengerucut ke Tiga Pilar
Menghadapi keterbatasan fiskal daerah, Gubernur Iqbal menegaskan perlunya refocusing program dan anggaran agar lebih terarah. Ia menyebut tiga pilar utama yang akan menjadi penggerak pembangunan NTB: penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata — dengan sektor lain berperan sebagai penopang.
"Kita butuh refocusing... Pada akhirnya, kita ingin seluruh anggaran mengerucut pada tiga pilar utama, yaitu penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata." jelasnya.
WTP Hanya Bukti Benar Administratif, Bukan Substantif
Soal opini WTP yang kembali diraih Pemprov NTB, Gubernur Iqbal mengingatkan agar pencapaian itu tidak membuat pemerintah terlena.
"Saya ingin menggarisbawahi bahwa ini jangan sampai membuat kita bangga berlebihan dan puas berlebihan. WTP itu baru menunjukkan bahwa kita benar secara administratif. Sementara pertanyaan apakah kita sudah benar secara substansi, apakah kinerja kita sudah benar-benar berdampak, itu adalah soal lain yang tidak sepenuhnya dijelaskan oleh WTP." tegas Gubernur.
Ia secara terbuka mengakui birokrasi Pemprov NTB belum cukup lincah menghadapi perubahan, dan meminta dukungan DPRD agar reformasi tata kelola dapat berjalan lebih cepat.
"Kami sedang berubah, kami sedang berbenah... Pembenahan ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan peran dari legislatif." ujar Iqbal.
DPRD: Dari Government Spending ke Public Value Creation
Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan bahwa rapat paripurna bukan sekadar forum formal, melainkan ruang pertanggungjawaban moral atas amanah rakyat.
"APBD bukan hanya kumpulan angka. Di dalamnya ada kerja keras rakyat, harapan petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, hingga generasi muda NTB yang menunggu ruang tumbuh, ruang berkarya, dan masa depan yang lebih baik." kata Baiq Isvie.
Ia mendorong konsep yang disebutnya Entrepreneurial Mindset Excellence Mainstreaming — pergeseran dari sekadar serapan anggaran (government spending) menuju penciptaan nilai publik (public value creation), dari manajemen administratif menuju kepemimpinan berdampak strategis.
"Birokrasi masa depan tidak cukup hanya bekerja berdasarkan SOP. Birokrasi harus adaptif, agile, inovatif, dan memiliki ownership mindset yang kuat. Aparatur tidak boleh hanya bertanya 'apa tugas saya', tetapi harus berpikir 'apa solusi terbaik untuk rakyat'." tegas Baiq Isvie.
Menurutnya, pembangunan sejati bukan yang hanya tumbuh dalam laporan statistik, melainkan yang hidup dalam pengalaman sehari-hari masyarakat — saat layanan makin mudah, pendidikan membaik, dan kesehatan makin terjangkau. Ia menutup pandangannya dengan optimisme atas potensi besar yang dimiliki NTB.
"Jika keberanian itu dimiliki bersama, maka NTB tidak hanya akan tumbuh, tetapi melompat." tutup Baiq Isvie.
(*)
