Kota Bima, KabarNTB - Pemerintah Kota Bima mulai memantapkan langkah menuju Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Rakerkomwil) IV ke-21 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dijadwalkan berlangsung di Kota Denpasar, Bali, pada 21–23 Mei 2026. Rapat persiapan digelar di Aula Parenta Kantor Wali Kota Bima, Jumat (8/5/2026), dipimpin Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, ME.
Rapat dihadiri Plt Asisten I Setda, Kepala Bappeda, BPKAD, BKPSDM, Dinas Koperindag, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim, para kepala bagian, serta seluruh camat se-Kota Bima.
23 Kota Bahas 8 Isu Strategis Nasional
Rakerkomwil IV ke-21 APEKSI akan diikuti 23 pemerintah kota yang tergabung dalam regional IV. Delapan isu strategis nasional yang akan menjadi fokus pembahasan mencakup fiskal dan keuangan daerah, kepegawaian dan pengembangan SDM ASN, pengelolaan sampah dan lingkungan hidup, infrastruktur dan ketahanan wilayah, tata kelola pemerintahan dan regulasi, pertanahan dan tata ruang, ekonomi dan pengembangan UMKM, serta tata kelola program strategis nasional seperti MBG, Kelurahan Merah Putih, Koperasi Desa, dan Sekolah Rakyat.
Sekda: Kirim yang Kompeten, Siapkan Stand Pameran
Dalam arahannya, Sekda Fakhrunraji menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk mempersiapkan diri secara matang — baik dari sisi peserta yang diberangkatkan maupun kesiapan administrasi pendukung.
"Perlu dilakukan koordinasi yang baik terkait siapa saja yang akan mengikuti kegiatan nanti, tentunya yang memiliki kompetensi sesuai isu-isu strategis yang dibahas dalam Rakerkomwil." ujarnya.
Sekda juga menyoroti rangkaian kegiatan lain dalam forum APEKSI, termasuk pameran dan pawai budaya. Pemkot Bima diminta segera menyiapkan konsep stand pameran yang menampilkan potensi unggulan daerah serta kesiapan partisipasi pada kegiatan budaya.
Melalui keikutsertaan dalam Rakerkomwil IV APEKSI ini, Pemerintah Kota Bima diharapkan dapat memperkuat sinergi antarpemerintah daerah sekaligus menjadi ruang bertukar gagasan dan solusi atas berbagai isu strategis pembangunan daerah.
(*)

