Video dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lombok yang mengaku menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual di Arab Saudi viral di media sosial. Salah satu korban mengaku dipaksa melayani hingga 15 orang per hari dengan ancaman tidak digaji jika target tidak terpenuhi. Pemerintah Provinsi NTB kini tengah menelusuri kebenaran informasi tersebut.
Mataram, KabarNTB - Kisah pilu kembali menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. Kali ini, dua PMI asal Lombok diduga menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual setelah dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar dan proses pemberangkatan cepat. Video pengakuan keduanya beredar luas di media sosial dan kini tengah ditelusuri kebenarannya oleh Pemerintah Provinsi NTB.
Dokumen Disita, Komunikasi Dibatasi
Berdasarkan informasi yang viral di media sosial, korban mengaku mengalami perlakuan tidak manusiawi sejak tiba di Arab Saudi. Dokumen pribadi disebut disita oleh pihak yang menampung mereka, sementara akses komunikasi dengan keluarga di tanah air dibatasi secara ketat.
Korban juga diduga dipaksa menjalani pekerjaan yang jauh berbeda dari kesepakatan awal saat proses rekrutmen.
Dipaksa Layani 15 Orang Sehari, Diancam Tak Digaji
Dalam rekaman percakapan yang beredar, salah satu korban mengungkapkan tekanan kerja yang tidak manusiawi yang harus dijalaninya setiap hari.
"Aku itu harus ngelayanin 15 orang dalam sehari. Kalau enggak nyampai, kita enggak dapat gaji." ungkap salah satu korban dalam rekaman yang viral.
Korban bahkan mengaku mendapat ancaman kekerasan apabila target harian tersebut tidak berhasil dipenuhi — kondisi yang menggambarkan situasi perbudakan modern yang dialami PMI di negara tujuan.
Pemprov NTB Telusuri Kasus, Warga Diminta Pilih Jalur Resmi
Pemerintah Provinsi NTB menyatakan tengah aktif menelusuri kebenaran informasi yang beredar dan identitas para korban guna mengambil langkah penanganan yang diperlukan.
Kasus ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi masyarakat NTB agar tidak tergiur iming-iming gaji besar dengan proses cepat yang tidak jelas legalitasnya. Memastikan proses keberangkatan kerja ke luar negeri melalui jalur resmi dan lembaga yang terdaftar adalah langkah perlindungan paling mendasar bagi calon PMI.
(*)
