Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bima (AMRB) menyatakan sikap politik bertajuk "Mei Berlawan 2026" dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026, menuntut pendidikan gratis, pembayaran gaji 13.970 PPPK paruh waktu Kabupaten Bima, dan penertiban berbagai persoalan daerah yang dinilai belum terselesaikan.
Kota Bima, KabarNTB - Memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026, Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Bima (AMRB) menyatakan sikap politik bertajuk "Mei Berlawan 2026". Aliansi yang terdiri dari belasan organisasi mahasiswa dan rakyat ini menegaskan komitmen melawan kapitalisme, menuntut pendidikan gratis, dan mendesak kepastian kerja bagi seluruh rakyat.
May Day: Lebih dari 130 Tahun Simbol Perlawanan
AMRB mengingatkan bahwa May Day bukan seremoni tahunan. Lahir dari perlawanan kelas buruh terhadap penindasan kapitalisme abad ke-19, momentum ini mencapai puncaknya dalam peristiwa Haymarket Affair di Chicago, 1886 — dan dikukuhkan sebagai Hari Buruh Internasional oleh Second International dalam kongres Paris 1889. Tuntutan utamanya: delapan jam kerja, delapan jam istirahat, dan delapan jam kehidupan sosial.
Kondisi Perburuhan Nasional yang Mengkhawatirkan
AMRB mencatat kondisi perburuhan Indonesia masih memprihatinkan. Data BPS menunjukkan rata-rata upah buruh formal sekitar Rp3,3 juta per bulan, sementara buruh informal — yang mendominasi pasar kerja dengan porsi 57,7 persen — hanya menerima rata-rata Rp1,94 juta per bulan. Gelombang PHK masih mengancam: Kemenaker mencatat 80–90 ribu buruh terdampak pada 2025, dan per Maret 2026 ribuan buruh kembali kehilangan pekerjaan terutama di sektor tekstil, garmen, dan industri padat karya berbasis ekspor.
Pendidikan Masih Jadi Komoditas, Anggaran Dipertanyakan
Di sektor pendidikan, AMRB menilai kebijakan nasional masih condong ke arah neoliberalisme yang menempatkan pendidikan sebagai komoditas berbasis logika pasar. Meski anggaran pendidikan dalam APBN 2026 diklaim meningkat 9,8 persen, AMRB menyoroti alokasi besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut menyerap sekitar Rp225 triliun atau 29 persen dari total anggaran pendidikan. Menurut AMRB, dana tersebut seharusnya lebih difokuskan pada kesejahteraan guru dan dosen, bantuan operasional perguruan tinggi, serta pemerataan kualitas pendidikan di daerah.
Setumpuk Persoalan Lokal di Bima
AMRB juga membeberkan berbagai persoalan spesifik di Kota dan Kabupaten Bima yang dinilai belum terselesaikan: ketimpangan fasilitas pendidikan termasuk kondisi sekolah satu atap SD-SMP yang belum memenuhi standar nasional, keterlambatan gaji sekitar 13.970 PPPK paruh waktu selama empat bulan di Kabupaten Bima, kerusakan infrastruktur jalan, maraknya tambak udang ilegal tanpa izin dan AMDAL, belum optimalnya peran BUMD, aktivitas galian C di Desa Sumi Kecamatan Lambu yang belum jelas izinnya, belum terbitnya Perbup turunan Perda Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2024, hingga penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dinilai belum maksimal.
13 Tuntutan AMRB untuk May Day 2026
Melalui momentum May Day 2026, AMRB menyuarakan 13 tuntutan: wujudkan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis, hentikan tindakan represif terhadap gerakan rakyat, terbitkan Perbup turunan Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang perlindungan petani, bayar gaji PPPK paruh waktu Kabupaten Bima, perbaiki sekolah satu atap SD-SMP, evaluasi praktik pendidikan di Kota dan Kabupaten Bima, aktifkan kembali BUMD, perbaiki jalan dan infrastruktur jaringan, adakan lampu jalan di kelurahan yang belum terlayani, evaluasi program MBG di setiap SPPG, tertibkan tambak udang ilegal, jelaskan status izin galian C Desa Sumi, dan optimalkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan melalui DPPA Kota dan Kabupaten Bima.
AMRB terdiri dari sejumlah organisasi, di antaranya SMI, LMND Kabupaten Bima, LMND Kota Bima, BMI, Anti Tank, BEM UNSWA, FKM Salam, HIMLA, PMP SR, KMLB, HIMPEL, dan IMS.
"Perjuangan May Day bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bagian dari konsolidasi gerakan rakyat untuk mewujudkan keadilan sosial, pendidikan yang berpihak pada rakyat, serta kepastian kerja bagi buruh dan masyarakat luas di Bima." tegas AMRB dalam pernyataan sikapnya.
(*)
