Ketua LSM Detektif Investigasi Indonesia, Ryan AR Sultan, menyatakan dukungannya terhadap proyek Kolam Retensi Amahami Kota Bima, Sabtu (16/5/2026), menegaskan bahwa penebangan pohon di kawasan Taman Ria telah sesuai titik koordinat perencanaan teknis dan bukan tindakan serampangan yang merusak ruang terbuka hijau.
Kota Bima, KabarNTB - Di tengah derasnya kritik atas penebangan pohon di kawasan Taman Ria, Kota Bima, untuk proyek Kolam Retensi Amahami, suara dukungan terus menguat. Ketua LSM Detektif Investigasi Indonesia, Ryan AR Sultan, menilai kebijakan tersebut telah melalui perencanaan teknis yang matang dan jauh dari tindakan serampangan, Sabtu (16/5/2026).
Penebangan pada Titik Koordinat, Bukan Sembarangan
Ryan menegaskan bahwa pohon-pohon yang ditebang berada tepat pada titik koordinat pembangunan kolam retensi sesuai dokumen perencanaan proyek. Penebangan, menurutnya, dilakukan dalam koridor teknis yang terukur dan tidak bertujuan menghilangkan estetika kawasan hijau.
"Pohon-pohon yang ditebang itu merupakan titik koordinat kolam retensi yang memang harus dikerjakan. Tentu pihak pelaksana juga akan melakukan penanaman kembali pohon baru." ujarnya kepada media.
Dari perspektif lembaga yang dipimpinnya, Ryan menegaskan bahwa proyek ini merupakan kebutuhan teknis berbasis analisis perencanaan — bukan pelanggaran.
"Saya sebagai pegiat lembaga melihat ini merupakan ketentuan teknis analisa perencanaan dan bukan sebuah pelanggaran. Ini demi kebutuhan pekerjaan kolam retensi dalam konteks pembangunan." tegasnya.
Kolam Retensi Berpotensi Jadi Ruang Publik Baru
Ryan juga menilai, keberadaan kolam retensi nantinya tidak sekadar berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir di kawasan pesisir Amahami yang selama ini menjadi titik rawan genangan saat musim hujan. Dengan penataan yang tepat, kawasan tersebut berpotensi menjadi ruang publik baru yang nyaman bagi masyarakat Kota Bima.
Proyek Kolam Retensi Amahami sendiri dikerjakan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara Barat di bawah Kementerian PUPR, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bima. Pemerintah memastikan penebangan terbatas hanya pada area teknis pembangunan dan akan diikuti penanaman kembali sebagai bentuk kompensasi lingkungan.
Meski dukungan menguat, polemik di tengah masyarakat masih berlangsung. Sejumlah warga dan pegiat lingkungan tetap mempertanyakan dampak ekologis penebangan terhadap fungsi ruang terbuka hijau kawasan tersebut. Proyek ini pun menjadi cermin dari tantangan nyata menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan di Kota Bima.
(*)
