Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima, Is Fahmin penertiban tata kelola parkir mulai menunjukkan hasil di sejumlah titik keramaian di Kota Bima.
Kota Bima, KabarNTB– Upaya penertiban tata kelola parkir mulai menunjukkan hasil di sejumlah titik keramaian di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Pemandangan yang sebelumnya identik dengan parkir semrawut dan keberadaan juru parkir liar, kini berangsur berubah menjadi lebih tertib dan teratur.
Pantauan di lapangan, seperti di kawasan Paruga Nae dan beberapa titik ramai lainnya, terlihat aparat dari Dinas Perhubungan bersama camat dan lurah turun langsung melakukan pengawasan, Kamis (16/4/2026). Pengawasan tersebut turut melibatkan aparat TNI dari Kodim 1608/Bima serta Bhabinkamtibmas untuk memastikan aktivitas perparkiran berjalan sesuai aturan.
Kehadiran aparat gabungan ini dinilai efektif menekan praktik parkir liar. Sejumlah juru parkir yang sebelumnya tidak terorganisir kini mulai tertib menjalankan tugas. Petugas parkir yang telah dibina juga tampak memberikan pelayanan lebih humanis kepada masyarakat pengguna jasa parkir.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima, Is Fahmin, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membenahi sistem perparkiran yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
“Kita sedang ‘berperang’ menertibkan dan memperbaiki tata kelola parkir yang selama ini terkesan semrawut dan dipenuhi juru parkir yang bertindak seperti preman. Sekarang kita dorong mereka untuk tertib, baik dari segi sikap maupun administrasi,” ujarnya.
Menurutnya, para juru parkir resmi kini telah dilengkapi atribut berupa tanda pengenal (ID card), rompi, serta karcis parkir sebagai bukti pembayaran retribusi. Ia mengimbau masyarakat untuk memastikan menerima karcis saat memarkir kendaraan.
“Jika pengguna parkir tidak mendapatkan karcis, silakan minta kepada juru parkir. Jika tidak ada, kemungkinan itu adalah juru parkir liar yang melakukan pungutan liar,” tegasnya.
Dinas Perhubungan berharap penertiban ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik untuk memberikan masukan maupun melaporkan praktik parkir liar.
“Kami berkomitmen terus memperbaiki tata kelola parkir agar lebih tertib dan humanis ke depan. Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar Kota Bima menjadi kota yang nyaman bagi semua,” kata Is Fahmin.
(*)
