Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan saat menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Wahyudin bersama Kepala BPS Kota Bima Tuti Juhaeti di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Bima.
Kota Bima, KabarNTB— Pemerintah Kota Bima menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyediaan data yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan saat menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Wahyudin bersama Kepala BPS Kota Bima Tuti Juhaeti di Ruang Kerja Wakil Wali Kota Bima.
Feri Sofiyan menekankan bahwa pemerintah daerah sangat bergantung pada data statistik dalam menentukan arah pembangunan, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“NTB merupakan daerah yang kaya sumber daya alam. Pemerintah akan selalu mendukung dan berkolaborasi dengan BPS karena data menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan,” ujar Feri Sofiyan.
Dalam kesempatan tersebut, Feri Sofiyan juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dengan mitigasi bencana. Ia menyebutkan tiga sektor prioritas penggerak ekonomi di NTB, yakni pertanian, perdagangan dan industri, serta pariwisata.
Menurut dia, salah satu upaya mendorong pergerakan ekonomi daerah saat ini dilakukan melalui program MBG, yang dinilai mampu membuka lapangan kerja sekaligus menggerakkan mitra pemasok lokal.
Selain itu, Pemkot Bima terus mendorong pengembangan usaha hortikultura melalui sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat.
Audiensi tersebut juga membahas persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, termasuk rencana rekrutmen petugas sensus yang akan melibatkan petugas organik BPS, mahasiswa, petugas umum, serta PPPK daerah dari Kementerian Dalam Negeri.
Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menginventarisasi aset daerah, seperti aula atau gedung, yang dapat digunakan sebagai lokasi pelatihan sensus ekonomi di tingkat kelurahan dengan kapasitas minimal 30 orang.
Ia menjelaskan, jadwal pelatihan yang semula direncanakan pada Maret mengalami percepatan. Namun hingga kini, proses rekrutmen petugas sensus belum dapat dilakukan karena belum adanya alokasi petugas.
Sementara itu, BPS Kota Bima telah mulai berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta meminta dukungan Pemkot Bima dalam pelaksanaan sosialisasi sensus ekonomi di seluruh kelurahan, termasuk sosialisasi terkait inflasi daerah.
Sensus ekonomi akan dilaksanakan dengan metode door to door untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat terdata secara menyeluruh. Pendekatan ini dinilai penting mengingat semakin beragamnya bentuk usaha, mulai dari UMKM rumahan, usaha berbasis daring, hingga usaha tanpa lokasi fisik.
Secara nasional, Provinsi NTB ditargetkan mencatat pertumbuhan sensus ekonomi sebesar 7 persen, dengan sektor unggulan meliputi komoditas jagung, rumput laut, dan peternakan.
Adapun di Provinsi NTB, terdapat 150 desa yang masuk dalam program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) sebagai upaya penguatan data statistik berbasis desa untuk mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran.
(*)
