.png){kind=small}
Screenshot unggahan status Facebook Badai Ntb Real.
Kota Bima, KabarNTB — Isu serius kembali mengguncang institusi kepolisian di Nusa Tenggara Barat. Akun Facebook Badai Ntb Real mengunggah informasi yang menyebutkan adanya pengamanan terhadap Kapolres Bima Kota dan istrinya oleh Polda NTB, sebagai bagian dari pengembangan kasus narkoba yang lebih luas.
Dalam unggahan tersebut, Badai Ntb Real mengaitkan pengamanan itu dengan rangkaian penangkapan sebelumnya, mulai dari pasangan suami istri Karol dan Nita, hingga Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi. Informasi yang beredar juga menyinggung hasil sidang etik yang disebut-sebut menyeret nama Kapolres Bima Kota terkait dugaan setoran wajib bulanan.
“Kapolres Bima Kota & istrinya diamankan oleh Polda NTB atas pengembangan penangkapan anggota kepolisian atas nama Karol dan Nita, lanjut ke Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi,” tulis akun Badai Ntb Real.
“Nama Kapolres Bima Kota hasil dari sidang etik Kasat Narkoba Polres Bima Kota menyebut per bulan terima setoran wajib,” lanjut pernyataan tersebut.
Rangkaian Dugaan Kasus Narkoba
Unggahan itu memperkuat sorotan publik terhadap Polres Bima Kota, yang sebelumnya telah dihebohkan dengan penangkapan sejumlah oknum polisi dalam dugaan keterlibatan jaringan narkoba. Disebutkan bahwa pengamanan terhadap Kapolres Bima Kota merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan internal Polda NTB, meski detail resmi belum disampaikan ke publik.
Isu dugaan setoran bulanan yang mencuat dinilai publik sebagai indikasi serius adanya praktik terstruktur, sistematis, dan masif apabila terbukti benar. Namun demikian, hingga kini seluruh informasi tersebut masih bersumber dari media sosial dan belum disertai keterangan resmi dari pihak kepolisian.
Menunggu Penjelasan Resmi Polda NTB
Hingga berita ini diturunkan, Polda NTB belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kebenaran informasi yang diunggah akun Badai Ntb Real, termasuk soal status hukum Kapolres Bima Kota dan istrinya, maupun dugaan setoran bulanan yang disebut muncul dalam sidang etik AKP Malaungi.
Kasus ini menjadi perhatian luas masyarakat NTB karena menyangkut integritas pimpinan kepolisian di daerah. Publik mendesak agar Polda NTB dan Mabes Polri membuka informasi secara transparan dan memastikan proses hukum berjalan tanpa pandang bulu.
Desakan Transparansi dan Penegakan Hukum
Gelombang desakan dari masyarakat sipil dan warganet terus menguat agar dugaan ini diusut tuntas. Transparansi dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri, khususnya dalam pemberantasan narkoba di wilayah hukum Bima Kota.
Sampai ada klarifikasi resmi, informasi ini masih bersifat dugaan dan memerlukan pembuktian melalui proses hukum dan etik yang berlaku. Namun satu hal pasti, sorotan publik kini tertuju tajam pada langkah lanjutan yang akan diambil oleh Polda NTB.
(*)
.png)
