.png){kind=small}
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang digelar Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima, Ju’mat (5/12).
Kota Bima, KabarNTB - Pemerintahan yang bersih dan akuntabel menjadi fokus utama dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang digelar Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima, Ju’mat (5/12/2025). Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofian S.H., hadir langsung membawa seluruh jajaran pimpinan daerah untuk memperkuat komitmen tersebut.
Komitmen Pemerintah Daerah Ditegaskan dalam Forum Hukum
Kegiatan di Aula Kejari Bima itu dihadiri secara lengkap oleh unsur pemerintahan, mulai dari Penjabat Sekretaris Daerah, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga para Camat se-Kota Bima. Kehadiran ini menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam tata kelola pemerintahan.
Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kepala Kejari Bima, Heri Kamarullah, S.H., M.H., atas inisiasi kegiatan tersebut. Ia menilai sosialisasi langsung di kantor kejaksaan sebagai langkah strategis membangun sinergi institusi.
“Saya berharap, melalui kegiatan sosialisasi ini, seluruh aparatur pemerintah dapat lebih memahami dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tepat, sehingga kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Bima semakin meningkat,” ujar Feri Sofian.
Momen Penting untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur
Feri menekankan bahwa pemahaman mendalam terhadap regulasi oleh aparatur sipil negara (ASN) merupakan pilar utama pemerintahan yang baik. Sosialisasi ini dinilai krusial untuk mencegah penyimpangan dan memastikan setiap kebijakan serta layanan publik berdasar koridor hukum yang benar.
“Ini menjadi bukti sinergi yang baik antara Kejaksaan dan Pemerintah Kota Bima dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum,” jelasnya.
Kolaborasi Berkelanjutan untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik
Pemerintah Kota Bima berharap kolaborasi semacam ini dapat terus berlanjut secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas hukum aparatur dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan iklim pemerintahan yang lebih profesional, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Bima.
(*)
.png)
