.png){kind=small}
Pj Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj Mariam.
Kota Bima, KabarNTB - Pj Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj Mariamah, memimpin Rapat Koordinasi pendayagunaan tenaga ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu dalam upaya memaksimalkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Sekda, Rabu (3/12/2025), fokus pada optimalisasi peran ASN di dinas teknis yang masih kekurangan pegawai.
Strategi Hadapi Keterbatasan Dana Transfer
Mariamah menegaskan bahwa langkah ini diambil mengingat keterbatasan dana transfer dari pemerintah pusat. Kota Bima yang sangat bergantung pada transfer dana harus memaksimalkan pengelolaan PAD, terutama dari pajak bumi dan bangunan serta retribusi sampah.
"Disatu sisi ada OPD teknis yang kelebihan pegawai, disatu sisi juga ada yang masih membutuhkan tenaga PPPK. Terutama BPKAD, DLH, Damkar dan Satpol PP," ujar Pj Sekda.
Mekanisme Penempatan Berbasis Formasi
 |
| Rapat Koordinasi pendayagunaan tenaga ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu dalam upaya memaksimalkan PAD. |
Kabid Pengadaan Mutasi Data dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Kota Bima, Hidayaturrahman, S.Sos., M.Si, menyampaikan bahwa Nomor Induk PPPK Paruh Waktu akan segera diterbitkan. Penempatan harus berdasarkan formasi, dengan metode penugasan yang terbatas beberapa bulan.
"Penempatan SK tidak boleh keluar dari formasi, tetapi metode yang bisa dipakai hanya melalui penugasan," tegas Hidayaturrahman.
Data Kepegawaian dan Inovasi Absensi
Hidayaturrahman mengungkapkan jumlah PNS per 1 Desember 2025 sebanyak 3.250 orang, PPPK sebanyak 2.209, dan PPPK Paruh Waktu 2.635. Untuk mengatasi kendala absensi ASN yang bertugas mobile, BKPSDM telah merancang sistem absensi melalui HP.
Pemkot Bima juga menerapkan moratorium sementara bagi ASN yang pindah masuk dari luar daerah, dengan seleksi ketat hanya untuk posisi yang benar-benar dibutuhkan. Langkah ini merupakan upaya penataan 8.000 lebih ASN di lingkungan Pemkot Bima agar lebih efektif dalam pelayanan publik dan penggalian PAD.
(*)
.png)
