.png){kind=small}
Kepala BKPSDM Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, MAP, saat memimpin RDP antara pemerintah daerah dengan aliansi Honorer Non Database yang belum masuk skema PPPK Paruh Waktu.
Kota Bima, KabarNTB - Pemerintah Kota (Pemkot) Bima menunjukkan respons terhadap aspirasi para tenaga honorer melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Forum yang digelar di Aula BKPSDM Kota Bima, Kamis (4/12), itu menjadi media dialog langsung antara pemerintah daerah dengan aliansi Honorer Non Database yang belum masuk skema PPPK Paruh Waktu.
Regulasi Tenaga Honorer Penuh Kewenangan Pemerintah Pusat
RDP yang dipimpin Kepala BKPSDM Kota Bima, Drs. H. Alwi Yasin, MAP, secara tegas menggarisbawahi batas kewenangan pemerintah daerah. Alwi menegaskan, seluruh regulasi dan database tenaga honorer merupakan otoritas pemerintah pusat.
“Regulasi mengenai tenaga honorer sepenuhnya merupakan kewenangan pusat. Pemerintah daerah tidak bisa menambah data baru, kecuali melalui proses usulan yang telah diatur,” jelas H. Alwi Yasin.
Pernyataan itu menegaskan bahwa Pemkot Bima tidak memiliki kewenangan untuk menambah atau memasukkan nama baru ke dalam database honorer di luar mekanisme resmi yang berlaku secara nasional.
Komitmen Pemkot: Ikuti Perkembangan dan Ajak Bersabar
Meski memiliki keterbatasan kewenangan, Pemkot Bima menyatakan komitmennya untuk terus memantau perkembangan kebijakan di tingkat pusat. Pemerintah daerah menyatakan kesiapan untuk mengambil langkah jika nantinya terjadi perubahan regulasi.
“Kami menunggu perkembangan regulasi dan akan terus mengupayakan. Yang penting, tetap bersabar,” ujar H. Alwi.
Kehadiran para tenaga honorer dalam RDP ini disebut sebagai bukti bahwa aspirasi mereka didengar dan diakomodasi. Pemkot mengajak seluruh Honorer Non Database untuk tetap optimis menunggu perkembangan kebijakan selanjutnya.
Diskusi Hangat Warnai Sesi Tanya Jawab
Setelah pemaparan resmi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang berlangsung hangat. Para peserta dari aliansi honorer diberikan kesempatan menyampaikan harapan, pandangan, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Suasana dialog mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam membuka ruang komunikasi secara langsung dengan para tenaga honorer.
(*)
.png)
