 |
| Pj Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj. Mariamah, SH menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Bima dengan agenda Penutupan Masa Sidang III Tahun Dinas 2025, Rabu. |
Kota Bima, KabarNTB– Pj Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj. Mariamah, SH menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Bima dengan agenda Penutupan Masa Sidang III Tahun Dinas 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Bima, Rabu siang (15/10).
Dalam kesempatan tersebut, atas nama Pemerintah Kota Bima, Hj. Mariamah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima atas dedikasi dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas konstitusional selama masa sidang ini.
Berbagai agenda pembahasan, mulai dari rancangan peraturan daerah, pengawasan pelaksanaan anggaran, hingga isu strategis daerah, telah dilaksanakan secara intensif dan produktif.
“Hal ini mencerminkan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kompleks, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat,” ujar Hj. Mariamah.
Efisiensi Anggaran Jadi Keniscayaan
Di tengah keterbatasan fiskal, Pj Sekda menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan. Kebijakan efisiensi harus diterjemahkan secara nyata di tingkat daerah.
“Artinya, setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus diarahkan pada program yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, terukur dampaknya, dan mendukung pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah,” tambahnya.
Pemerintah Kota Bima juga menyadari dinamika penganggaran pusat yang mempengaruhi fiskal daerah, mulai dari alokasi transfer, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga mekanisme penyaluran dana insentif fiskal berbasis kinerja.
DPRD Evaluasi Pemotongan Honor dan TPP ASN
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH mengingatkan adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat tahun 2026. Dalam mendukung kebijakan ini, DPRD tengah mengevaluasi pemotongan honor anggota DPRD.
“Dari 5 fraksi, 3 fraksi menyetujui pemotongan honor anggota dewan. Demikian juga terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN yang akan dievaluasi di tengah keterbatasan fiskal saat ini,” ujarnya.
Syamsurih menyebut TPP yang dibayarkan setiap tahun sebesar Rp 95 miliar. Meski akan dievaluasi, ia mendorong eksekutif terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Saya minta Umi Sekda (Pj Sekda) selaku Ketua TAPD segera mengkoordinasikan ini secepatnya. Karena dalam dua minggu ke depan akan ada keputusan apakah TPP dipotong atau tidak. Kami dorong agar segera dikaji dan ditelaah,” pungkasnya.
(*)
