![]() |
Rapat Koordinasi Tim NUFReP untuk menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026, Senin (20/10). |
Kota Bima, KabarNTB - Pemerintah Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi Tim NUFReP (National Urban Flood Resilience Project) untuk menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2026, Senin (20/10/2025). Program bantuan Bank Dunia ini menjadi strategi penting mencegah terulangnya bencana banjir bandang seperti yang melanda Kota Bima pada Desember 2016 silam.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bima, Hj. Mariamah, SH, secara langsung memimpin rapat koordinasi di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bima. Program NUFReP akan berlangsung hingga 2028 dengan fokus pada penguatan infrastruktur pengendali banjir.
"Kota Bima pernah terdampak banjir parah pada tahun 2016. Karena itu, keberadaan proyek NUFReP ini sangat dirasakan manfaatnya," tegas Hj. Mariamah dalam sambutannya.
Tiga Komponen Utama Program
Perwakilan Tim Konsultan TEPIS Gazali Fathadewang menjelaskan, pelaksanaan NUFReP berfokus pada tiga komponen utama: perencanaan, dukungan kebijakan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah. Program ini mencakup normalisasi sungai, pembangunan 6 saluran drainase primer di 12 kelurahan, serta pembangunan kolam retensi.
"Tujuan utama kami adalah memfasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan proyek, baik pemerintah maupun non-pemerintah," jelas Gazali Fathadewang.
Tim TEPIS ditugaskan memberikan dukungan teknis yang menjadi tanggung jawab NPIU Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Ruang lingkupnya mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan fasilitasi koordinasi antarinstansi.
Integrasi dengan Gerakan Kota Bima BISA
Program NUFReP juga diselaraskan dengan visi Gerakan Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Asri) dalam pengelolaan sampah. Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima menunjukkan produksi sampah yang diangkut mencapai 90 ton per hari.
"Kami berterima kasih kepada pihak Bank Dunia, Balai Wilayah Sungai (BWS), serta seluruh pelaksana proyek yang telah berkontribusi besar dalam program ini," ungkap Hj. Mariamah.
Pemerintah gencar melakukan edukasi pemilahan sampah organik dan non-organik di tingkat rumah tangga, serta kampanye pengurangan sampah plastik sekali pakai. Rakor ini dihadiri jajaran perangkat daerah terkait dan tim konsultan dari Kemendagri, menandai komitmen serius Pemkot Bima dalam pengelolaan risiko banjir secara berkelanjutan.
(*)