Wali Kota Bima Ikuti Rakor Nasional Bahas Stabilitas Pasca Aksi 25 Agustus

Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE saat menghadiri rapat koordinasi nasional secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (2/9)

Kota Bima, KabarNTB - Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE menghadiri rapat koordinasi nasional secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (2/9/2025). Agenda utama rakor ini adalah membahas dinamika sosial-politik, keamanan, serta eskalasi aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia pasca insiden 25 Agustus 2025.

Rapat daring yang dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian tersebut berlangsung di Aula Parenta Kantor Wali Kota Bima. Turut hadir Kapolres Bima Kota, Kasdim 1608 Bima, jajaran kepala perangkat daerah, Kepala Badan Statistik Kota Bima, serta perwakilan Perum Bulog Bima.

Mendagri menyampaikan bahwa insiden yang terjadi sejak 25 Agustus telah memicu keresahan publik dan kerusakan fasilitas umum di sejumlah daerah. Ia menyoroti tuntutan demonstran yang mencakup isu tunjangan rumah anggota DPR dan rancangan undang-undang terkait perampasan aset.

"Pemerintah terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo telah menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti masukan demi perbaikan kebijakan," ujar Tito.

Menurut data Kemendagri, terdapat 107 titik kericuhan di 32 provinsi, termasuk DKI Jakarta, Makassar, Surakarta, Surabaya, Kediri, Mataram, Bandung, Semarang, Brebes, Pekalongan, Cilacap, Jambi, Tasikmalaya, Palembang, dan Palopo. Tito juga mengingatkan potensi provokasi melalui media sosial yang menyebarkan informasi palsu.

Ia mengapresiasi daerah yang mampu menjaga stabilitas, termasuk Kota Bima, yang dinilai berhasil meredam gejolak melalui sinergi Forkopimda, TNI, Polri, media, pemuda, dan masyarakat.

"Kematangan demokrasi tercermin dari daerah yang tetap kondusif. Saya mengimbau pejabat publik untuk menghindari kegiatan yang bersifat hura-hura dan lebih memilih pendekatan sederhana dalam situasi rawan seperti saat ini," tegas Mendagri.

(rp/s)