Penguatan Posyandu di Bima: TP Provinsi NTB Dorong Kolaborasi Lintas Sektor

Workshop Penguatan Kapasitas Tim Pembina Posyandu Kecamatan se-Kabupaten dan Kota Bima, yang digelar pada Kamis (11/9) di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Bima.

Kota Bima, KabarNTB - Ketua Tim Penggerak Posyandu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sinta M. Iqbal, menekankan urgensi sinergi lintas sektor dalam memperkuat layanan Posyandu di tingkat kecamatan dan desa. Ia menilai pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri sudah tidak relevan dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat saat ini.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Workshop Penguatan Kapasitas Tim Pembina Posyandu Kecamatan se-Kabupaten dan Kota Bima, yang digelar pada Kamis (11/9) di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Bima.

Workshop ini dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bima Hj. Mariamah, Ketua TP-PKK Kabupaten Bima Ny. Murni Suciyanti, Ketua TP-PKK Kota Bima Hj. Badrah Ekawati, Kabid Sosial Budaya Dinas PMD Kabupaten Bima Ihwan Budiman, para camat, serta para pembina Posyandu dari seluruh kecamatan.

Fokus utama kegiatan adalah penguatan enam indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu. Peserta terdiri dari Tim Pembina Posyandu dari 18 kecamatan, pendamping desa, perwakilan Puskesmas, serta Koordinator Kecamatan Tenaga Ahli Pemberdayaan dan Pendamping (TAPP).

“Posyandu bukan hanya tempat penimbangan balita, tetapi merupakan titik awal layanan terpadu masyarakat. Mulai dari kesehatan ibu dan anak hingga edukasi sosial. Maka, peningkatan kapasitas tim pembina menjadi krusial agar layanan berjalan optimal di tingkat lokal,” ujar Bunda Sinta dalam sambutannya.

Ia juga menekankan pentingnya gerakan Posyandu yang terstruktur dan berbasis data lapangan. “Kita harus bergerak bertahap, dari provinsi hingga desa, agar program tidak berjalan sporadis,” tambahnya.

Workshop ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama terkait pelaksanaan SPM Tim Pembina Posyandu di seluruh kecamatan Kabupaten dan Kota Bima, sebagai komitmen bersama dalam memperkuat layanan kesehatan berbasis masyarakat.

(rp/s)