Guru Honorer Swasta Kabupaten Bima Tuntut Kesetaraan Status PPPK dalam Aksi Damai di DPRD

Bima, KabarNTB - Ratusan guru honorer dari sekolah swasta dan madrasah di Kabupaten Bima menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Bima pada Kamis, 18 September 2025. Mereka menuntut kesetaraan perlakuan dan status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, sebagaimana telah diterima oleh guru negeri.

Dalam orasi yang berlangsung damai, para pendemo menyuarakan harapan agar pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bima menyampaikan aspirasi mereka ke tingkat pusat. “Kami sudah puluhan tahun mengabdi di madrasah dan sekolah swasta. Kami ingin merasakan keadilan yang sama dalam status kepegawaian,” ujar salah satu perwakilan guru saat menyampaikan tuntutan di hadapan anggota dewan.

Aksi tersebut juga berlangsung di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima sebagai bentuk konsistensi perjuangan para guru honorer swasta. Setelah menyampaikan aspirasi, mereka diterima oleh sejumlah anggota DPRD, di antaranya Ketua Komisi IV Ardiwin, S.H., Ketua Komisi III Nukrah, S.H., dan Irwan, S.H.

Ketua DPRD Kabupaten Bima, Diah Citra Pravitasari, diketahui sedang berada di luar daerah. Meski demikian, para anggota dewan yang hadir menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. “Kami akan segera menyampaikan aspirasi ini kepada pimpinan dewan dan mengeluarkan rekomendasi agar bisa diperjuangkan di tingkat DPR RI,” tegas Ardiwin.

Ia menambahkan bahwa DPRD sangat merespons tuntutan para guru honorer swasta yang menginginkan keadilan dalam status kepegawaian. “InsyaAllah, rekomendasi dari dewan akan segera diterbitkan,” pungkasnya.

(rp/s)