Forkopimda Kota Bima Gelar Rapat Koordinasi untuk Jaga Stabilitas Daerah
Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE saat menggelar rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Minggu (30/8).
Kota Bima, KabarNTB - Pemerintah Kota Bima menggelar rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memperkuat sinergi menjaga keamanan dan ketertiban wilayah. Kegiatan ini berlangsung di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima, pada Minggu (31/8/2025) sore, dipimpin langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE.
Rapat tersebut digelar sebagai respons atas meningkatnya eskalasi sosial dan aksi pembakaran fasilitas umum yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Pemerintah Kota Bima berinisiatif menyatukan persepsi seluruh elemen masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas daerah.
Hermawan, Sekretaris Komunitas GRAB/Ojol Kota Bima, menyatakan bahwa komunitasnya tidak akan terlibat dalam aksi demonstrasi. "Kami fokus bekerja demi keluarga, bukan turun ke jalan," ujarnya menegaskan komitmen komunitas Ojol untuk menjaga ketenangan.
Ketua Forum Umat Islam (FUI) Bima Raya, Asikin Mansyur, turut menyampaikan pentingnya menyampaikan aspirasi secara santun. Ia mengingatkan bahwa tindakan anarkis, termasuk pembakaran fasilitas umum, tidak dibenarkan oleh ajaran agama mana pun. "Yang dirugikan adalah masyarakat sendiri," tegasnya.
Senada dengan itu, Gus Irul dari Nahdlatul Ulama Cabang Bima menekankan perlunya evaluasi bersama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak ketiga yang memanfaatkan situasi untuk memperkeruh keadaan. "Kami harap Polri lebih humanis dan membangun komunikasi lintas elemen," ujarnya.
Rektor UNSWA Bima, Dr. Tasrif, menyatakan kesiapan pihak kampus untuk mendampingi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi. Ia juga mengajak pemerintah membangun silaturrahmi dengan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial.
Ketua BEM Universitas Muhammadiyah Bima, Mufti Alhikmatiar, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bima dalam menginisiasi pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa demonstrasi adalah hak konstitusional, namun harus dilakukan secara damai dan bertanggung jawab. "Mari kita jaga stabilitas Kota dan Kabupaten Bima bersama-sama," ajaknya.
Pertemuan lintas elemen ini menghasilkan komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan martabat Dou Labo Dana Mbojo. Pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan komunitas masyarakat sepakat memperkuat kolaborasi demi terciptanya Kota Bima yang maju, bermartabat, dan berkelanjutan.
(rp/s)