Empat tersangka yang telah ditetapkan masing-masing berinisial RD (35), SH (22), dan DP (17). Satu tersangka lainnya masih dalam proses pemeriksaan di Mapolres Manggarai Barat, Polda NTT.
Kota Bima, KabarNTB - Kepolisian Resor Bima Kota akhirnya mengungkap pelaku di balik insiden pembakaran Kantor Inspektorat Kabupaten Bima yang terjadi pada 17 Agustus 2025 pukul 03.42 Wita. Lewat kerja investigatif yang intensif, aparat menetapkan empat tersangka dalam kasus yang sempat menghebohkan publik tersebut.
Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro S.IK, M.Si, memimpin langsung konferensi pers di Aula Mapolres Bima Kota untuk menyampaikan perkembangan penyidikan. Dalam pernyataannya, Didik menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan Laporan Polisi LP/P258/VIII/SPKT/2025/Polres Bima/Polda NTB, yang dilaporkan oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bima, Amri Farid.
Empat tersangka yang telah ditetapkan masing-masing berinisial RD (35), SH (22), dan DP (17). Satu tersangka lainnya masih dalam proses pemeriksaan di Mapolres Manggarai Barat, Polda NTT. “Penetapan ini merupakan hasil dari serangkaian penyelidikan intensif yang kami lakukan sejak kejadian berlangsung,” ujar Didik.
Selain menetapkan tersangka, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang memperkuat proses hukum. Barang bukti tersebut meliputi sisa-sisa material bangunan yang terbakar seperti kayu kusen, jendela, pintu, kursi, atap, dan lemari. Tak hanya itu, turut diamankan satu unit CPU komputer yang hangus, serta mobil Toyota Avanza warna putih lengkap dengan STNK dan kunci kendaraan.
Polisi juga menyita dua unit telepon genggam, masing-masing Samsung Galaxy A26 warna biru langit dan Nokia HNT warna ungu. “Kami juga mengamankan pakaian yang dikenakan para tersangka saat kejadian, termasuk satu lembar sarung hitam, sandal jepit, baju pendek, celana panjang, dan ikat pinggang,” tambah Kapolres.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut fasilitas pemerintahan yang vital. Kepolisian berkomitmen untuk menuntaskan penyidikan secara transparan dan profesional demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
(rp/s)
