Dugaan Kejanggalan Seleksi PPPK Paruh Waktu, Nama Erwin Disebut Warganet

Screenshot unggahan pemilik akun Facebook Mukhlis Plano

Bima, KabarNTB – Polemik seputar kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Bima kembali mencuat. Kali ini, akun Facebook bernama Mukhlis Plano menuliskan sejumlah unggahan yang menyinggung adanya dugaan kejanggalan dalam proses seleksi yang melibatkan lebih dari 14 ribu orang.

Dalam unggahan pertamanya, Mukhlis menyebut bahwa nama seseorang yang fotonya ikut disertakan dalam postingan kerap disebut-sebut warga di Kecamatan Sanggar dan Tambora terkait angka kelulusan PPPK paruh waktu. Ia bahkan menulis adanya dugaan kejahatan yang "terstruktur dan masif" di balik proses tersebut.

“Nama dari yang punya foto ini sering disebut oleh warga Sanggar dan Tambora di balik angka kelulusan P3K paruh waktu 14.000 lebih itu. Dugaan kejahatan terstruktur dan masif,” tulis Mukhlis Plano dalam postingannya, Minggu (17/9/2025).

Pada unggahan berikutnya, Mukhlis mengaku menerima aduan dari sejumlah orang yang dinyatakan lolos seleksi. Mereka disebut takut diproses lebih lanjut, sehingga memilih menyampaikan keresahan kepadanya.

Screenshot unggahan pemilik akun Facebook Mukhlis Plano

“Dari sejumlah orang yang diloloskan sudah mengadu ke saya karena takut diproses. Saya sampaikan, jangan salahkan saya, salahkan Erwin yang sudah mengikutsertakan kalian dalam caranya yang melanggar ketentuan,” tulisnya.

Mukhlis juga mengimbau agar pihak yang merasa menjadi korban tidak takut memberikan keterangan saat penyidikan internal dilakukan.

“Jangan takut bernyanyi nantinya di ruang penyidikan internal kepegawaian, agar tidak jadi korban Erwin,” tambahnya.

Unggahan tersebut sontak memantik perhatian warganet dan memicu diskusi di kolom komentar. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah maupun panitia seleksi PPPK paruh waktu terkait tudingan yang disampaikan melalui akun Facebook tersebut.

Kasus ini menambah sorotan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan seleksi PPPK di Kabupaten Bima, yang sejak awal sudah menuai banyak kritik dari berbagai kalangan.

(rp/s)