TGH Najamudin Kritik Gubernur NTB: Politik Belah Bambu Picu Konflik dan Perpecahan

Mantan Anggota DPRD NTB periode 2014–2024, TGH Najamudin Mustafa, melontarkan kritik tajam terhadap Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, Jumat (22/8).

Mataram, KabarNTB – Mantan Anggota DPRD NTB periode 2014–2024, TGH Najamudin Mustafa, melontarkan kritik tajam terhadap Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Ia menilai kebijakan politik yang dijalankan Gubernur cenderung memecah belah dan berpotensi menimbulkan konflik di tubuh partai politik.

Menurut Najamudin, praktik politik belah bambu yang dilakukan secara diam-diam hanya akan meninggalkan luka, menimbulkan korban, dan menggerus kepercayaan publik. Hal tersebut disampaikannya di Mataram, Jumat (22/8/2025).

“Politik seperti itu bukan hanya tidak elok, tapi juga merusak tatanan demokrasi. Ketika Gubernur mengambil langkah adu domba, itu artinya ia dengan sadar menciptakan ketidakadilan,” ujarnya.

Pertemuan Tertutup Picu Kontroversi

Najamudin mengungkapkan, indikasi politik belah bambu terlihat dari pertemuan tertutup Gubernur Iqbal dengan sejumlah ketua fraksi DPRD NTB pada 19 Agustus 2025 di sebuah hotel di Mataram. Pertemuan tersebut disebut-sebut membahas dugaan dana siluman yang tengah diusut Kejaksaan Tinggi NTB.

Menurutnya, langkah tersebut mengabaikan etika komunikasi politik. Dalam sistem politik Indonesia, ketua fraksi merupakan perpanjangan tangan partai, sehingga seharusnya Gubernur terlebih dahulu berkomunikasi dengan pimpinan partai sebelum menggelar pertemuan.

“Ketika ketua fraksi dikumpulkan tanpa sepengetahuan pimpinan partai, itu menyalahi tata krama politik dan berpotensi memicu kesalahpahaman,” tegasnya.

Dampak Politik dan Reaksi Partai

Najamudin menyebut langkah tersebut telah memicu reaksi keras sejumlah partai politik di NTB. Bahkan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Raden Nuna Abriadi, telah dicopot dari jabatannya buntut dari pertemuan yang bocor ke publik tersebut.

“Ini membuktikan adanya politik pecah belah yang dimainkan Gubernur. Kepala daerah seharusnya mengayomi semua pihak, bukan justru mengangkat satu pihak lalu menginjak yang lain,” kata Najamudin.

Seruan Etika Politik

Ia mengingatkan bahwa pemimpin daerah perlu menjaga tata krama politik, termasuk membangun komunikasi langsung dengan pimpinan partai melalui jalur resmi. Najamudin mencontohkan para Gubernur sebelumnya, seperti TGB HM Zainul Majdi dan H Zulkieflimansyah, yang kerap bersilaturahmi langsung dengan pimpinan partai politik.

“Sowan kepada ketua partai bukan bentuk merendah, melainkan cara menjaga martabat dan keharmonisan politik,” ujarnya.

Kekhawatiran akan Stabilitas Politik NTB

Najamudin khawatir praktik politik yang ia sebut sebagai belah bambu itu akan membuat situasi politik NTB semakin tidak stabil. Menurutnya, seorang pemimpin seharusnya menjadi panutan, bukan justru menjadi dealer yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi.

“Jika pola ini terus berjalan, politik NTB akan semakin kacau. Gubernur seharusnya hadir untuk merangkul, bukan membenturkan,” pungkasnya. 

(rp/s)