.png){kind=small}
 |
| Ilustrasi |
Sumbawa, KabarNTB – Kelangkaan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram kembali menghantui warga Kabupaten Sumbawa. Selain sulit ditemukan, harga jual di lapangan pun jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Di berbagai wilayah, terutama dalam Kota Sumbawa, warga harus berkeliling dari satu pengecer ke pengecer lain demi mendapatkan tabung gas melon. Kalaupun tersedia, harga yang ditawarkan bisa mencapai Rp30.000 hingga Rp40.000 per tabung. Di daerah pelosok, harga bahkan menembus Rp50.000.
Kondisi ini memicu reaksi dari DPRD Kabupaten Sumbawa. Anggota Fraksi Golkar, Muhammad Zain, S.IP., menilai bahwa alokasi elpiji untuk Sumbawa tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Ia menyoroti bahwa gas bersubsidi kini digunakan tidak hanya oleh rumah tangga miskin, tetapi juga oleh pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan.
“Bandingkan saja, Kota Mataram dengan jumlah penduduk lebih sedikit mendapat kuota 18.839 metrik ton. Sementara Sumbawa yang penduduknya lebih dari setengah juta, hanya menerima 11 metrik ton. Ini jelas tidak proporsional,” ujar Zain, Rabu (9/7/2025).
Ia juga menyoroti kondisi di Kecamatan Ropang, di mana sejumlah desa bahkan tidak lagi memiliki pangkalan resmi. DPRD mendesak pemerintah daerah untuk tidak hanya melakukan inspeksi mendadak, tetapi juga aktif memperjuangkan tambahan kuota ke pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Ekonomi Setda Sumbawa, Khairuddin, SE, mengakui bahwa kuota elpiji tahun ini memang mengalami penurunan. Dari 12.194 metrik ton pada 2024, kini hanya tersisa 11.596 metrik ton atau sekitar 3,86 juta tabung.
Menurutnya, penurunan ini disebabkan oleh belum optimalnya proses verifikasi data penerima manfaat. Ia juga mengakui adanya penyimpangan di tingkat pengecer yang menyebabkan harga melambung.
“Kami sudah memberikan sanksi kepada salah satu agen dengan pengurangan jatah sebanyak 560 tabung karena terbukti melanggar aturan distribusi,” jelas Khairuddin.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mengirim surat resmi ke Kementerian ESDM untuk meminta tambahan kuota. Namun, hingga kini belum ada kepastian karena distribusi nasional telah ditetapkan.
Meski demikian, Pemkab berjanji akan terus mengawal distribusi agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Bupati dan Wakil Bupati terus memantau dan mendorong agar distribusi gas bersubsidi ini berjalan adil dan merata,” pungkasnya.
(ai/kn)
.png)
