NTB Segera Buka Seleksi Terbuka untuk Pimpinan OPD yang Masih Kosong

Tri Budiprayitno

Mataram, KabarNTB –  Sebanyak 11 posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini masih belum memiliki pejabat definitif. Untuk sementara, jabatan-jabatan tersebut diisi oleh pelaksana tugas (Plt) hingga proses seleksi terbuka dimulai.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tahapan administratif untuk membuka seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama. “Dokumen pengajuan sudah kami serahkan, dan akan segera dibahas bersama Penjabat Sekda NTB,” ujarnya, Selasa (8/7/2025).

Adapun jabatan yang masih kosong mencakup sejumlah dinas dan biro penting, seperti Dinas Perhubungan, Bappenda, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu, posisi di Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Biro Organisasi, Biro PBJ, Biro Pemerintahan, dan Inspektorat juga belum terisi secara definitif.

Seleksi akan mengacu pada struktur organisasi baru yang saat ini masih menunggu pengesahan sebagai Peraturan Daerah (Perda) oleh Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, regulasi turunannya berupa Peraturan Gubernur (Pergub) sedang dirampungkan oleh Biro Organisasi Setda NTB.

Tri menjelaskan bahwa tahap awal seleksi kemungkinan akan difokuskan pada tiga posisi, yakni Kepala Bappenda, Inspektur Inspektorat, dan Kepala Biro PBJ. Namun, tidak menutup kemungkinan jumlahnya bertambah menjadi enam hingga tujuh jabatan dalam kloter pertama.

“Target kami, proses seleksi sudah bisa dimulai bulan ini, dimulai dari pembentukan panitia seleksi, penetapan formasi, hingga pengumuman dan pendaftaran calon,” jelasnya.

Untuk posisi Inspektur Inspektorat, pembentukan panitia seleksi harus melalui konsultasi dengan Kemendagri, sesuai ketentuan yang berlaku. Tri menambahkan bahwa proses ini perlu diselaraskan dengan agenda serupa yang juga tengah dilakukan oleh banyak pemerintah daerah lainnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, mengingatkan pentingnya mempertimbangkan kompetensi dan distribusi beban kerja dalam penempatan pegawai pasca-penggabungan OPD. Ia menekankan bahwa pengelolaan SDM yang tidak terukur dapat menimbulkan tekanan birokrasi dan menurunkan kinerja lembaga.

Hamdan mendorong Pemprov NTB untuk menyusun strategi pengelolaan SDM yang menyeluruh dan berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup pemetaan kebutuhan, penguatan kapasitas, rotasi berbasis kompetensi, serta pengembangan karier yang terintegrasi.

“Tujuannya agar perubahan struktur organisasi tidak menimbulkan disfungsi, melainkan memperkuat pelayanan publik secara menyeluruh,” tegasnya.

(ai/kn)