.png){kind=small}
Adel Linggi Ardi
Bima, KabarNTB – Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, mengambil langkah cepat merespons kelangkaan gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram yang melanda sejumlah wilayah. Hari ini, Rabu (16/7/2025), sejumlah pihak terkait, termasuk perwakilan Pertamina dan agen distribusi LPG, dijadwalkan menghadiri pertemuan resmi di kantor pemerintah daerah.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Adel Linggi Ardi, mengonfirmasi bahwa surat pemanggilan telah dilayangkan ke para agen dan Pertamina. Tujuannya untuk menelusuri akar persoalan distribusi yang menyebabkan gas melon sulit diakses masyarakat.
“Kami ingin memastikan rantai distribusi berjalan sesuai ketentuan dan menyelidiki penyebab utama kelangkaan,” ujar Adel saat diwawancarai, Selasa (15/7/2025).
Selain Pertamina dan agen LPG, Pemkab juga melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta pihak kepolisian melalui jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bima.
Adel menegaskan, Pemkab tak tinggal diam melihat gejolak yang terjadi di tengah masyarakat akibat kelangkaan LPG yang semakin meluas. “Langkah ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah atas keresahan warga,” tambahnya.
Aksi Warga Tahan Truk Gas
Kondisi ini sempat memicu aksi spontan warga Desa Talabiu, Kecamatan Woha. Pada Senin (14/7/2025), mereka menghadang dan menahan sebuah truk pengangkut LPG 3 kg yang melintasi wilayah desa.
Menurut warga bernama Anjas (30), aksi itu terjadi karena pasokan gas bersubsidi sangat sulit didapatkan selama beberapa hari terakhir. Bahkan, harga di lapangan melonjak jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).
“Kalau ada pun harganya bisa sampai Rp 40–50 ribu per tabung. Makanya warga langsung menahan truk dan menukar tabung di kantor desa,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa tindakan itu bukan bentuk perlawanan, melainkan ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kelangkaan yang tidak kunjung tertangani.
Sejumlah warga, termasuk ibu-ibu rumah tangga, mendatangi lokasi untuk menukarkan tabung kosong mereka. Momen ini menunjukkan betapa gentingnya kebutuhan gas LPG bagi warga dalam menjalani aktivitas sehari-hari.
Pemerintah Kabupaten Bima berharap pertemuan dengan semua pihak hari ini dapat menghasilkan solusi konkret yang menjamin distribusi LPG bersubsidi kembali berjalan normal dan tepat sasaran.
(ai/kn)
.png)
