Dua Sekolah Rakyat Mulai Beroperasi di NTB, Tampung 225 Siswa dari Keluarga Miskin

Nunung Triningsih

Mataram, KabarNTB — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi membuka dua sekolah rakyat tahun ini sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Fasilitas sementara ini berlokasi di Sentra Paramita Mataram, Lombok Barat, dan bekas gedung Akademi Keperawatan (Akper) Selong, Lombok Timur.

 Lokasi dan Kapasitas

Kepala Dinas Sosial NTB, Nunung Triningsih, menyampaikan bahwa kedua sekolah tersebut memanfaatkan bangunan milik pemerintah yang telah direnovasi. Sentra Paramita Mataram akan menampung 100 siswa tingkat SMP, terdiri dari empat rombongan belajar dengan komposisi seimbang antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, sekolah di Eks Akper Selong akan menerima 125 siswa tingkat SMA dalam lima rombongan belajar.

Pemeriksaan kesehatan bagi calon siswa dijadwalkan pada 14 Juli, sebagai bagian dari proses awal sebelum kegiatan belajar dimulai. Nunung menegaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan siswa, bukan sebagai seleksi masuk.

Seleksi Berdasarkan Data Kesejahteraan

Sebanyak 225 siswa tahap pertama disaring melalui kerja sama antara Dinas Sosial NTB, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Seleksi dilakukan berdasarkan data desil kesejahteraan, dengan prioritas pada rumah tangga yang masuk kategori desil 1 dan 2 — kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah secara nasional.

“Meski fokus pada desil terbawah, kami tetap membuka ruang bagi calon siswa lain yang secara faktual layak menerima bantuan, dengan pendampingan langsung dari BPS,” ujar Nunung.

Rencana Pembangunan Sekolah Permanen

Dua sekolah yang beroperasi saat ini bersifat sementara. Pemerintah Provinsi NTB telah menyiapkan lahan seluas 9 hektare di Pandai, Kabupaten Bima, untuk pembangunan sekolah rakyat permanen yang ditargetkan mulai menerima siswa pada tahun ajaran 2026/2027.

Beberapa daerah lain di NTB juga mengusulkan lokasi pembangunan, namun masih dalam tahap verifikasi oleh Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR. Kota Mataram dan Kota Bima belum memiliki lahan yang memenuhi syarat minimal 5 hektare, sehingga pemerintah pusat mempertimbangkan solusi alternatif agar tetap dapat menghadirkan sekolah rakyat di wilayah tersebut.

Biaya Pendidikan Ditanggung Negara

Kepala UPT Sentra Paramita Mataram, Arif Rohman, menjelaskan bahwa seluruh siswa akan tinggal di asrama dan mengikuti kurikulum reguler yang diperkaya dengan pendidikan karakter. Fokusnya mencakup nilai keagamaan, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, dan ketangguhan mental.

Setiap siswa mendapatkan pembiayaan penuh dari negara sebesar Rp48 juta per tahun, mencakup kebutuhan pendidikan, konsumsi, transportasi, dan perbaikan rumah keluarga. “Tujuannya adalah menghapus beban biaya pendidikan bagi keluarga miskin dan sekaligus memberdayakan mereka,” kata Arif.

Ke depan, sekolah rakyat permanen di NTB dirancang untuk menampung hingga 1.000 siswa. Secara nasional, pemerintah menargetkan 500 ribu siswa dapat mengakses pendidikan melalui program ini pada tahap kedua.

“Ini bukan sekadar sekolah, tapi investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul dalam satu dekade mendatang,” tutup Arif.

(ai/kn)