Distribusi Tak Tepat Sasaran, Penyebab Kelangkaan LPG 3 Kg di Bima

Ilustrasi

Kota Bima, KabarNTB – Kelangkaan elpiji 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat Kota Bima diduga disebabkan oleh distribusi yang tidak tepat sasaran. Hal ini diungkapkan Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui hasil pengecekan langsung di lapangan.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyatakan bahwa distribusi gas subsidi sejatinya sudah berjalan hingga ke titik pangkalan. Namun, persoalan muncul pada jalur berikutnya, terutama di tingkat pengecer.

"Dari pemantauan kami, hambatan distribusi banyak terjadi di luar jalur resmi Pertamina. Terutama akibat LPG 3 kg digunakan untuk kegiatan non-rumah tangga seperti sektor pertanian dan perikanan yang belum sepenuhnya beralih ke energi alternatif," ujar Ahad, Rabu (16/7/2025).

Menurutnya, situasi ini membuat masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama justru kesulitan mendapatkan gas bersubsidi.

Satgas Pengendalian LPG Dibentuk

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Ahad mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bima yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Distribusi LPG 3 kg. Satgas ini diharapkan mampu mengawasi dan memastikan penyaluran tepat sasaran.

“Pertamina mendukung penuh upaya pemerintah dalam mengatur dan mengawasi pendistribusian LPG subsidi agar tidak disalahgunakan," jelasnya.

Ia menambahkan, bagi agen atau pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan dapat berupa pembinaan hingga pemutusan hubungan usaha (PHU).

Penambahan Stok LPG Diberlakukan

Sebagai langkah konkret, Pertamina telah melakukan penambahan kuota atau extra dropping untuk wilayah Kota Bima dan sekitarnya. Total tambahan distribusi selama bulan Juli mencapai lebih dari 4.000 tabung untuk Kota Bima dan lebih dari 10.000 tabung untuk Kabupaten Bima.

"Kami terus berkoordinasi dengan pemda dan berharap langkah-langkah ini dapat menstabilkan pasokan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro yang berhak menerima subsidi,” pungkas Ahad.

(ai/kn)