Puluhan Ribu Warga NTB Terancam Kehilangan Bansos Akibat Validasi Data Baru

Ilustrasi

Mataram, KabarNTB — Puluhan ribu warga di seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) terancam tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat. Ancaman ini muncul setelah diterapkannya sistem validasi baru terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pemerintah pusat melalui BPS melakukan validasi menyeluruh terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menggantikan sistem DTKS sebelumnya. Validasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima bansos benar-benar berasal dari kelompok masyarakat yang membutuhkan, serta menghindari kesalahan inklusi—yakni masuknya individu yang tidak layak menerima bantuan.

Dari total 20,3 juta keluarga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima manfaat, sebanyak 1,9 juta keluarga dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan telah dikeluarkan dari data. Di NTB, hal ini berdampak pada puluhan ribu warga yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya perbaikan data bansos secara nasional. Validasi dilakukan melalui verifikasi lapangan terhadap 6,9 juta keluarga, dan hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka tidak lagi masuk dalam kategori desil 1—kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Samsul Adnan, membenarkan adanya penghapusan data tersebut. Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi mengenai jumlah pasti warga Kota Mataram yang terdampak. Ia menyatakan bahwa pemerintah daerah masih menunggu data final dari pusat untuk mengambil langkah selanjutnya.

Validasi DTSEN telah dilakukan sepanjang semester pertama 2025 dan mulai diterapkan dalam penyaluran bansos tahap berikutnya. Warga yang tidak lagi tercantum dalam data DTSEN dipastikan tidak akan menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Kebijakan ini berlaku secara nasional, namun dampaknya sangat terasa di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti NTB. Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi warga yang terdampak.

(ws)