![]() |
| Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri memaparkan konsep Desa Berdaya yang inklusif dalam Workshop Pengarusutamaan Gender Polda NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (17/11/2026). |
Mataram, KabarNTB - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa tolok ukur keberhasilan Program Desa Berdaya tidak semata pada penurunan angka kemiskinan, melainkan juga pada kemampuan pemerintah memastikan seluruh kelompok masyarakat mendapat akses, perlindungan, dan manfaat pembangunan secara adil dan merata. Penegasan itu disampaikan Wagub saat tampil sebagai narasumber dalam Workshop Pengarusutamaan Gender (PUG) Polda NTB Tahun Anggaran 2026 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (17/11/2026).
Kemiskinan Jadi Prioritas Sejak Awal Pemerintahan
Dalam paparannya bertajuk "Mewujudkan Desa Berdaya yang Inklusif", Wagub menjelaskan bahwa pengentasan kemiskinan telah menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal sejak keduanya dilantik pada 2025. Menurutnya, kemiskinan adalah persoalan berlapis yang menyentuh aspek kesehatan, pendidikan, dan pengangguran sekaligus, sehingga penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan bantuan finansial.
"Ketika kemiskinan tidak bisa dihentikan atau diturunkan laju perkembangannya, maka program-program yang dibiayai pemerintah pusat maupun daerah akan menjadi kurang efektif. Karena itu, pengentasan kemiskinan melalui Desa Berdaya menjadi salah satu program prioritas pemerintah provinsi," jelasnya.
Pada tahun pertama pelaksanaannya, Program Desa Berdaya menyasar 257 desa dan kelurahan. Setiap desa diberi ruang untuk mengusulkan program sesuai potensi dan kebutuhan wilayah masing-masing, dengan alokasi anggaran berkisar antara Rp300 juta hingga Rp500 juta. Pemprov NTB juga mempererat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, termasuk melibatkan Babinsa serta Bhabinkamtibmas untuk membantu validasi data, mendeteksi persoalan sosial, dan memastikan program tepat sasaran.
Perempuan sebagai Garda Terdepan Deteksi Sosial
Wagub memberikan penekanan khusus pada peran perempuan dalam pemberdayaan masyarakat desa. Ia mendorong optimalisasi kader Posyandu sebagai ujung tombak deteksi dini berbagai persoalan, mulai dari kesehatan ibu hamil dan menyusui, tumbuh kembang anak, hingga kebutuhan kelompok lanjut usia.
"Dalam setiap program yang kami lakukan, kami lebih mengutamakan peran perempuan untuk mendeteksi lebih awal berbagai permasalahan yang ada. Salah satunya melalui keberadaan kader Posyandu di masing-masing desa," ungkap Wagub yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Bima ini.
Wagub menyebut pengalaman nyata dari Kabupaten Bima sebagai bukti efektivitas pelibatan perempuan. Program Laribu yang melibatkan kaum perempuan dinilai berhasil membantu mengurai konflik sosial di tengah masyarakat. Atas dasar itu, pemberdayaan perempuan perlu terus diperkuat, tidak hanya di ranah ekonomi, tetapi juga dalam pengambilan keputusan serta pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, perdagangan orang, penempatan pekerja migran nonprosedural, hingga penyalahgunaan narkoba.
Tiga Pilar Desa Berdaya yang Inklusif
Untuk mewujudkan Desa Berdaya yang benar-benar inklusif, Wagub memaparkan tiga pilar utama yang perlu diperkuat secara bersama-sama.
Pilar pertama adalah perempuan sebagai agen deteksi dini di tingkat desa. Perempuan perlu diberi ruang partisipasi yang lebih luas, kapasitas ekonominya diperkuat, dan keterlibatannya dalam pengambilan keputusan dijamin secara nyata.
Pilar kedua adalah penguatan kelembagaan desa yang responsif gender. Program Desa Berdaya didorong agar forum musyawarah desa, layanan Posyandu, dan berbagai wadah perlindungan masyarakat menjadi ruang yang ramah dan terbuka bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok rentan lainnya.
Pilar ketiga adalah penguatan capaian pengarusutamaan gender melalui dukungan anggaran yang responsif gender. Komitmen terhadap kesetaraan tidak boleh berhenti di tataran retorika, melainkan harus terwujud dalam kebijakan dan program yang hasilnya terukur.
"Kita semua bekerja sesuai dengan tupoksi yang kita miliki. Kita hadir untuk saling melengkapi berbagai kekurangan dalam melayani masyarakat. Kita tidak boleh semata-mata membanggakan apa yang sudah kita lakukan, karena itu merupakan tanggung jawab kita untuk memberikan pelayanan terbaik," tandasnya.
Polda NTB Dorong Keamanan yang Berkeadilan
Workshop yang secara resmi dibuka pukul 10.07 WITA itu mengangkat tema "Penguatan Sistem Keamanan Berbasis Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Kamtibmas yang Inklusif". Wakapolda NTB, Brigjen Pol. Harry Kurniawan, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan strategi membangun institusi Polri yang profesional dan berkeadilan.
"Keamanan tidak hanya menyangkut stabilitas kamtibmas, tetapi juga pemenuhan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi, memperoleh perlindungan, dan merasakan keadilan," ujar Brigjen Pol. Harry Kurniawan.
Wakapolda mengungkapkan sejumlah capaian konkret, di antaranya keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis kepolisian. Saat ini dua dari sepuluh Kapolres di wilayah NTB dijabat oleh Polwan, atau sekitar 20 persen. Polda NTB juga terus memperkuat pendekatan polisi bersama masyarakat melalui program edukatif dan preventif di lingkungan pondok pesantren guna mencegah kekerasan seksual dan penganiayaan di lingkungan pendidikan keagamaan.
Melalui workshop ini, pemerintah, kepolisian, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan membangun komitmen bersama untuk memperkuat perlindungan kelompok rentan serta menciptakan lingkungan yang aman, setara, dan berkeadilan di Nusa Tenggara Barat.
(*)

