 |
| Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Cabang Bima menggelar demonstrasi di kantor DPRD Kota Bima dan DPRD Kabupaten Bima, Kamis (12/11/2026). |
Bima, KabarNTB – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Cabang Bima menggelar demonstrasi di kantor DPRD Kota Bima dan DPRD Kabupaten Bima, Kamis (12/11/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan 13 tuntutan yang mencakup persoalan nasional hingga daerah, mulai dari dugaan pelanggaran hukum, polemik konstitusional, krisis lingkungan, hingga persoalan pelayanan publik.
Aksi tersebut menjadi bentuk tekanan moral mahasiswa terhadap pemerintah dan lembaga legislatif agar lebih responsif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Abdul Karim Amarullah alias Hamka, mengatakan demonstrasi dilatarbelakangi oleh sejumlah persoalan di tingkat nasional maupun daerah yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian serius.
Menurut Hamka, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara, terutama ketika muncul persoalan hukum, politik, lingkungan, dan ekonomi yang dinilai belum mendapatkan penanganan memadai.
Tiga isu nasional menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut.
Pertama, dugaan praktik penyadapan ilegal yang diduga melibatkan oknum anggota Polri. Massa menyoroti penetapan empat personel Polri berinisial LSP, ASN, EH, dan SU sebagai tersangka, serta dugaan keterlibatan pihak lain dalam penyadapan terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden, pejabat negara, partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media, dan pengusaha selama periode 2025–2026.
Mahasiswa juga mempertanyakan dugaan penghapusan barang bukti pada Oktober 2026 dan mendesak agar persoalan tersebut diusut secara transparan sesuai ketentuan hukum.
Kedua, polemik administrasi dan persyaratan konstitusional Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam isu ini, massa menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan serta surat keterangan penyetaraan Gibran.
Ketiga, persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Data SiPongi+ yang menjadi rujukan massa mencatat luas kawasan hutan dan lahan terbakar mencapai 202.004,30 hektare sepanjang Januari hingga Juli 2026. Angka tersebut meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
13 Tuntutan Menyasar Pemerintah Pusat dan Daerah
Dari keseluruhan 13 tuntutan, PC IMM Cabang Bima membaginya ke dalam tiga kelompok, yakni empat tuntutan nasional, lima tuntutan Kabupaten Bima, dan empat tuntutan Kota Bima.
Pada tingkat nasional, mahasiswa mendesak penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal, penyelesaian polemik persyaratan administrasi pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta penanganan serius terhadap kebakaran hutan dan lahan.
Massa juga mendesak DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dan mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Di Kabupaten Bima, lima tuntutan diarahkan pada pemetaan wilayah rawan konflik sosial, pembentukan mekanisme penyelesaian konflik melalui dialog dan mediasi, serta pelaksanaan rapat dengar pendapat lintas sektor.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemulihan kawasan hutan yang terbakar seluas 8.578,58 hektare dan normalisasi sungai serta drainase di wilayah rawan banjir.
Sementara di Kota Bima, mahasiswa menyoroti empat persoalan mendasar, yakni pemerataan distribusi air bersih di 19 kelurahan terdampak kekeringan, transparansi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), peningkatan fasilitas dan pelayanan persampahan, serta keterbukaan hasil investigasi aktivitas pertambangan Galian C.
Kecewa terhadap Respons DPRD Kota Bima
Dalam pelaksanaan demonstrasi, Hamka mengungkapkan adanya perbedaan respons dari dua lembaga legislatif yang didatangi massa.
Di Kantor DPRD Kota Bima, mahasiswa mengaku kecewa karena tidak ada perwakilan pimpinan DPRD yang menemui mereka untuk menerima aspirasi.
Hamka menjelaskan, tindakan massa terhadap foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan reaksi atas kekecewaan tersebut dan bukan bagian dari agenda awal demonstrasi.
Setelah menyampaikan aspirasi di DPRD Kota Bima, massa bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Bima. Di lokasi tersebut, mahasiswa diterima pihak legislatif untuk menyampaikan tuntutan yang dibawa.
Salah seorang peserta aksi, Rian Firdaus, mengatakan keterlibatannya dalam demonstrasi merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai kader IMM sekaligus mahasiswa.
Ia menilai mahasiswa tidak seharusnya bersikap diam ketika menyaksikan berbagai persoalan dan ketidakadilan di tengah masyarakat.
“Saya juga selaku mahasiswa tidak bisa berdiam diri dalam mendengar kezaliman-kezaliman yang terjadi. Sehingga pergerakan yang kita lakukan hari ini murni untuk masyarakat,” kata Rian.
Rian berharap seluruh tuntutan tersebut dapat dikawal hingga tingkat pemerintah pusat sehingga berbagai persoalan yang terjadi di daerah, khususnya Nusa Tenggara Barat, memperoleh perhatian yang lebih luas.
“Saya harap tuntutan yang kita bawa itu bisa dikawal sampai pusat, agar dunia tahu bahwasanya wilayah Nusa Tenggara Barat ini sedang tidak baik-baik saja,” ujarnya.
PC IMM Cabang Bima berharap DPRD Kabupaten Bima dapat meneruskan dan mengawal tuntutan tersebut kepada instansi berwenang sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Hamka menegaskan, demonstrasi tersebut bukan sekadar penyampaian aspirasi, melainkan bagian dari tanggung jawab mahasiswa dalam menjalankan kontrol sosial terhadap pemerintah.
Ia meminta seluruh pihak terkait memberikan respons nyata terhadap 13 tuntutan yang telah disampaikan.
Jika tidak memperoleh tindak lanjut sebagaimana yang diharapkan, PC IMM Cabang Bima menyatakan akan mempertimbangkan aksi demonstrasi jilid II sebagai bentuk keberlanjutan perjuangan dalam mengawal aspirasi masyarakat.
(*)
