Dompu, KabarNTB - Seorang oknum pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berinisial MR diamankan tim Kejaksaan Negeri Dompu melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (10/11/2026). Ia diduga memeras pihak sekolah dengan berpura-pura melakukan investigasi proyek, berbekal ID card palsu yang mencantumkan logo Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menekan korbannya.
Bermula dari Laporan Konsultan Proyek
Kasus ini terbongkar setelah Tim Intelijen Kejari Dompu menerima informasi dari seorang konsultan proyek pada Senin (10/11/2026) sekitar pukul 11.00 WITA. Konsultan tersebut melaporkan bahwa MR mendatangi TK IT Al-Abbas di Dusun Lanta, Desa Rasabou, Kecamatan Hu'u, dengan mengaku tengah menjalankan investigasi dan meminta dokumen kelengkapan proyek revitalisasi.
Di balik dalih investigasi itu, MR diduga meminta uang tunai sebesar Rp2 juta kepada pihak sekolah. Tertekan oleh situasi tersebut, pihak sekolah sempat menyerahkan Rp1 juta. Namun MR tidak berhenti di situ. Ia diduga terus mendesak agar sisa kekurangan segera dilunasi.
Pihak sekolah yang merasa curiga kemudian berkoordinasi dengan konsultan proyek. Informasi itu diteruskan ke Kejari Dompu, yang langsung bergerak melakukan pemantauan bersama Kodim 1614/Dompu hingga MR akhirnya diamankan tanpa perlawanan di sekitar kediaman kepala sekolah.
Barang Bukti: Stempel, Dokumen, hingga ID Card Berlabel KPK
Petugas menyita sejumlah barang yang diduga digunakan MR dalam menjalankan aksinya. Di antaranya dokumen proyek, stempel, surat tanda kehadiran, serta ID card palsu yang mencantumkan logo KPK. Temuan itu memperkuat dugaan bahwa MR secara sistematis menyalahgunakan atribut lembaga negara demi meraup keuntungan pribadi.
Bahkan, berdasarkan penelusuran Kejari Dompu, TK IT Al-Abbas bukan satu-satunya sasaran. Sejumlah kepala desa di wilayah itu disebut pernah didatangi MR dengan modus serupa.
Kajari: Tidak Pandang Bulu
Kepala Kejari Dompu, Lusiana Bida, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun yang mencatut nama institusi kejaksaan maupun lembaga negara lain demi kepentingan pribadi. Ia mengimbau seluruh satuan pendidikan dan organisasi perangkat daerah untuk tidak mudah percaya kepada pihak yang datang membawa atribut resmi tanpa konfirmasi terlebih dahulu.
"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, baik pihak sekolah maupun berbagai OPD, jika ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kejari Dompu, baik dari internal kami maupun pihak luar, agar segera melapor dan berkoordinasi dengan kami. Siapa pun itu, kami tidak pandang bulu dan akan menindaklanjutinya," tegas Lusiana Bida, Kepala Kejari Dompu.
(*)

