 |
| Kuasa hukum Kurniawan saat menyampaikan permohonan gelar perkara khusus kepada Polda NTB terkait penanganan kasus dugaan pengrusakan kayu yang ditangani Satreskrim Polres Bima. |
Bima, KabarNTB - Kuasa hukum Kurniawan secara resmi mengajukan permohonan gelar perkara khusus kepada Polda NTB, mendesak agar penanganan laporan dugaan pengrusakan kayu yang kini bergulir di Satreskrim Polres Bima diperiksa secara terbuka. Langkah ini diambil setelah pihak kuasa hukum mengaku menemukan sejumlah kejanggalan yang dinilai mencederai standar prosedur dan ketentuan hukum acara pidana selama proses penyelidikan berlangsung.
Dugaan Mal Administrasi SP2HP Jadi Sorotan Utama
Dalam surat permohonan yang disampaikan kepada Polda NTB, kuasa hukum mengurai beberapa persoalan yang mereka anggap perlu diuji secara terbuka. Salah satu yang paling disoroti adalah dugaan mal administrasi dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ketiga. Menurut kuasa hukum, sejumlah uraian dalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan fakta yang mereka ketahui di lapangan.
Lebih jauh, mereka mempertanyakan kebenaran keterangan mengenai sejumlah pihak yang disebut telah dihadirkan dan diperiksa oleh penyidik. Keberadaan pihak-pihak tersebut serta proses klarifikasinya justru diragukan oleh tim kuasa hukum.
Koordinasi dengan Propam Perkuat Kecurigaan
Kecurigaan kuasa hukum semakin menguat setelah mereka berkoordinasi dengan Kepala Seksi Propam Polres Bima. Dari koordinasi tersebut, mereka mendapat informasi bahwa pihak-pihak yang disebut telah diundang untuk memberikan klarifikasi ternyata mengaku tidak pernah menerima surat undangan dimaksud.
Pihak yang dipersoalkan itu berkaitan dengan tim cruising kayu milik Kurniawan, yang kini berstatus sebagai barang bukti dalam laporan pengaduan dan masih dalam proses penyelidikan aktif.
Dumas ke Kapolda Sudah Dilayangkan Sejak September
Kuasa hukum juga mengungkapkan bahwa jauh sebelum permohonan ini diajukan, Kurniawan telah menyampaikan pengaduan masyarakat (Dumas) kepada Kapolda NTB melalui Irwasda pada 6 September 2026. Pengaduan itu berisi keberatan atas dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara yang dilaporkannya.
Kini, dengan permohonan gelar perkara khusus ini, kuasa hukum meminta kesempatan untuk hadir langsung dan memaparkan fakta serta argumentasi hukum mereka di hadapan forum tersebut. Mereka menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar upaya mempersoalkan penyidik, melainkan bagian dari dorongan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel.
Klaim Masih Perlu Verifikasi
Hingga berita ini disusun, seluruh tudingan mengenai dugaan manipulasi SP2HP dan ketidaksesuaian prosedur tersebut masih merupakan klaim sepihak dari kuasa hukum. Redaksi belum berhasil mendapatkan tanggapan resmi dari penyidik Satreskrim Polres Bima maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam permohonan tersebut.
(*)
