Lombok Tengah, KabarNTB - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTB bukan semata tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga hingga lingkungan pendidikan. Penegasan itu disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Fisik dan Seksual serta Pendewasaan Usia Perkawinan yang diselenggarakan Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB di SMAN 1 Praya, Senin, 16 November 2026.
Keluarga sebagai Benteng Pertama Perlindungan Anak
Di hadapan para siswa dan tenaga pendidik, Wagub yang juga seorang ibu ini menekankan bahwa keluarga adalah lingkungan terkecil sekaligus fondasi utama perlindungan anak. Suasana rumah yang penuh kasih sayang dan perhatian, menurutnya, menjadi kunci agar anak tidak mencari pelarian ke lingkungan yang justru membahayakan mereka.
"Kita tidak boleh menyalahkan pihak mana pun, tetapi tugas kita bersama adalah memastikan angka tersebut tidak boleh terus beranjak lebih tinggi, tetapi harus berhenti. Bahkan kita harus mampu menurunkan angka tersebut," tegasnya.
Sekolah Diminta Pastikan Lingkungan Bebas Perundungan
Selain keluarga, Wagub Indah juga menyoroti tanggung jawab besar sekolah dalam menciptakan ruang belajar yang aman. Ia secara khusus meminta kepala sekolah dan para guru memastikan tidak ada praktik bullying maupun kekerasan yang membuat siswa enggan hadir ke sekolah.
"Jangan sampai dengan adanya bullying dan kekerasan terhadap anak membuat mereka takut untuk datang dan hadir di sekolah," ujar Wagub Indah.
Ia juga mengingatkan para pendidik agar memberikan perhatian langsung kepada siswa dan menjalankan tanggung jawab profesional secara penuh selama berada di lingkungan sekolah.
Apresiasi untuk SMAN 1 Praya, Siswa Didorong Raih Prestasi
Dalam kesempatan yang sama, Wagub menyampaikan apresiasi atas reputasi SMAN 1 Praya sebagai sekolah favorit yang banyak diminati lulusan SMP dan MTs di Kabupaten Lombok Tengah. Ia berpesan agar para siswa membuktikan kelayakan mereka melalui prestasi, bukan karena latar belakang keluarga atau kedudukan orang tua.
"Kalian memang layak menjadi pelajar di SMAN 1 Praya karena prestasi yang dimiliki. Dalam meraih prestasi, anak-anak laki-laki dan perempuan harus berkompetisi secara sehat," pesannya.
Sekolah Favorit dengan Keterbatasan Kapasitas dan Tenaga Guru
Di balik reputasinya, SMAN 1 Praya menghadapi sejumlah tantangan nyata. Kepala SMAN 1 Praya, H. Kadian, S.Pd., M.A.P., mengungkapkan bahwa sekolah saat ini menampung 41 rombongan belajar, melampaui kapasitas ideal 36 rombel untuk sekitar 1.300 siswa. Di sisi lain, sekolah masih kekurangan 20 tenaga guru dan harus mengandalkan tenaga honorer yang terdiri dari guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (PTT).
Tantangan yang tak kalah pelik menyangkut pembiayaan. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dapat digunakan untuk membayar tenaga honorer, sehingga sekolah harus bergantung pada sumbangan orang tua murid.
"Pembiayaan tenaga honorer GPP dan PTT ini sekitar Rp26 juta per bulan. Ini yang membuat kami setiap awal bulan harus berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut," ungkap Kadian.
Pernikahan Dini Masih Jadi Ancaman Keberlanjutan Pendidikan
Kepala sekolah juga mengungkap persoalan pernikahan usia dini yang masih mengancam keberlangsungan pendidikan siswa. Pada tahun ajaran 2025/2026, seorang siswa SMAN 1 Praya terpaksa putus sekolah akibat menikah. Pihak sekolah berharap kasus serupa tidak terulang pada tahun ajaran 2026/2027, seiring dengan komitmen sekolah untuk terus mencetak prestasi di bidang akademik maupun nonakademik.
Kadian berharap berbagai keterbatasan yang dihadapi sekolah mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan provinsi demi menjaga kualitas layanan pendidikan di SMAN 1 Praya.
(*)

