Mataram, KabarNTB - Pemandangan yang kerap terulang di setiap pos layanan Keluarga Berencana (KB) menjadi sorotan serius Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat: para ibu berdatangan seorang diri, menggendong atau menuntun anak-anak mereka, sementara sang suami tak tampak di sisi mereka. Situasi inilah yang mendorong Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri mengeluarkan seruan tegas agar kaum suami hadir mendampingi istri dalam setiap proses pelayanan KB, karena kebahagiaan perempuan dinilai sebagai fondasi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.
Suami Diminta Jadi Teladan, Bukan Sekadar Penonton
Pesan itu disampaikan Wagub NTB yang akrab disapa Ummi Dinda saat membuka kegiatan Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026. Acara yang diselenggarakan Perwakilan BKKBN Provinsi NTB di Hotel Lombok Astoria Mataram pada Selasa, 17 November 2026 itu dihadiri para kepala BKKBN kabupaten/kota, wakil bupati, serta berbagai tamu undangan."Dalam setiap pelayanan KB yang kita kunjungi, mohon ingatkan para suami untuk meluangkan waktu mendampingi istrinya saat pemasangan KB. Sukses KB bukan hanya dinilai dari jumlah peserta, tetapi perempuan harus bahagia. Kebahagiaan perempuan menentukan kesejahteraan kehidupan rumah tangga, sehingga peran bapak-bapak sangat diharapkan," tegas Ummi Dinda di hadapan para peserta forum.Ummi Dinda bahkan mendorong para pejabat dan pria yang hadir untuk tampil sebagai teladan atau duta di lingkungan keluarga masing-masing, dengan menjadikan kebiasaan mengantar dan mendampingi istri mengakses layanan kontrasepsi sebagai bagian dari tanggung jawab suami.
KB Bukan Soal Kuota, Melainkan Hak Dasar Keluarga
Dalam arahannya, Wagub juga meluruskan pemahaman tentang esensi program KB yang selama ini telah mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Program ini, tegasnya, bukan semata instrumen pembatas jumlah anak atau penekan laju pertumbuhan penduduk. Jauh lebih dari itu, pengaturan jarak kelahiran memberi ruang bagi orang tua untuk menyiapkan fondasi finansial, pendidikan, dan masa depan yang lebih kokoh bagi anak-anak mereka. Ummi Dinda juga mengingatkan seluruh pengelola Alkon, tenaga kesehatan, dan penyuluh KB agar tidak terjebak dalam urusan teknis distribusi dan angka semata. Di balik setiap alat kontrasepsi yang tersedia, tersimpan hak dasar keluarga NTB untuk merencanakan masa depan secara sehat dan bermartabat. "Jika rantai pasok terhambat, dampaknya akan langsung dirasakan keluarga, mulai dari risiko kehamilan yang tidak direncanakan hingga ancaman angka kematian ibu dan bayi," ia mengingatkan.Data KB NTB 2025: Capaian Membaik, Tantangan Masih Ada
Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga tahun 2025, NTB mencatat Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,36 persen. Proporsi kebutuhan KB modern yang terpenuhi mencapai 88,2 persen, sementara tingkat unmet need atau kebutuhan KB yang belum terlayani masih berada di angka 7,7 persen. Angka prevalensi kontrasepsi modern tercatat 59,1 persen, peserta KB aktif untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) berada di 35,1 persen, dan pasangan usia subur dengan kehamilan risiko tinggi masih menyentuh 34,6 persen.NTB Raih Sejumlah Penghargaan KB Nasional 2026
Di sisi lain, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Dr. H. Lalu Makripuddin, menyampaikan bahwa pengendalian penduduk melalui program KB memegang peran krusial dalam mencegah kehamilan berisiko tinggi yang dikenal dengan istilah "4 Terlalu": terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu banyak anak. Ia juga menegaskan bahwa layanan kontrasepsi berfungsi sebagai instrumen pencegahan stunting dari hulu."Kami berharap melalui forum ini dapat tercapai kesepakatan bersama untuk mengoptimalkan tata kelola dan distribusi logistik alat serta obat kontrasepsi sebaik-baiknya," jelasnya.Lalu Makripuddin turut melaporkan rentetan prestasi membanggakan yang berhasil diraih NTB sepanjang 2026. Desa Raba Baka, Kabupaten Dompu, meraih Juara 1 Nasional Apresiasi Desa/Kelurahan Kampung Keluarga Berkualitas. Kabupaten Lombok Timur dinobatkan sebagai peringkat pertama terbaik nasional dalam Pelayanan KB, sementara Provinsi NTB secara keseluruhan menempati peringkat kedua nasional untuk kategori yang sama. Selain itu, SMA Negeri 1 Woja, Kabupaten Dompu, meraih Juara 2 Regional III Apresiasi Sekolah Siaga Kependudukan. NTB juga meraih Juara 2 Nasional Semarak Kreasi Penggiat Stunting untuk kategori Kreasi Alat Permainan Edukatif (APE), serta Juara 3 Nasional kategori Pengasuhan Peduli Lingkungan. Tiga mitra dari NTB turut menerima Penghargaan Mitra Kerja Orang Tua Asuh Stunting Predikat Gold dalam ajang Genting Collaboration Summit, yakni Dasawisma Kabupaten Dompu, SMA Asuhan Peduli Kabupaten Lombok Timur, dan PT Sumbawa Timur Mining, Kabupaten Dompu. Sebagai penguatan komitmen ke depan, forum tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara BKKBN dengan sejumlah dinas dan instansi terkait di NTB.
(*)

