 |
| Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Paramita Mataram sambil berdialog dengan siswa dan tenaga pendamping. |
Mataram, KabarNTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berpacu dengan angka yang mengkhawatirkan: sekitar 70 ribu anak di NTB diperkirakan tidak mengenyam pendidikan. Di tengah tekanan itu, Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto kini disebut sebagai salah satu tumpuan untuk membalikkan keadaan.
Wagub NTB Tinjau Langsung Kondisi Lapangan
Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, turun langsung ke Sentra Paramita Mataram pada Senin (9/11/2026) untuk memantau pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan di sana. Kunjungan itu bukan sekadar seremonial. Umi Dinda, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak cukup hanya berbenah di tataran data dan administrasi.
"Kami ingin memastikan angka anak tidak sekolah ini tidak terus bergerak naik. Bukan hanya dari sisi pencatatan, tetapi kita harus memastikan bahwa angka tersebut benar adanya di tingkat lapangan," tegasnya.
Ia menilai kehadiran Sekolah Rakyat mencerminkan keseriusan pemerintah pusat dalam mendongkrak kualitas sumber daya manusia, khususnya di NTB. Saat ini fasilitas serupa juga sudah berjalan di Lombok Utara, sementara Pulau Sumbawa masuk dalam rencana pembangunan berikutnya.
"Ini menandakan bahwa Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian penuh pemerintah pusat. Sudah sepantasnya kita menyambut dengan baik program-program yang menjadi skala prioritas Presiden untuk dilaksanakan di NTB," ujar Umi Dinda.
Tantangan Adaptasi Sistem Asrama
Salah satu catatan penting yang disorot Wagub adalah soal kesiapan mental anak-anak yang masuk program ini. Sebagian besar dari mereka sebelumnya tidak pernah bersentuhan dengan sistem pendidikan formal, apalagi model asrama yang menuntut kemandirian dan kedisiplinan sehari-hari.
"Kita ingin memastikan anak-anak ini memiliki semangat yang terus terbangun, memiliki kepercayaan diri yang lebih baik, dan merasa betah. Tidak mudah bagi anak-anak yang sebelumnya tidak terbiasa sekolah berasrama, kemudian harus tinggal di asrama. Ini membutuhkan dorongan dan pendampingan yang baik," jelasnya.
Selain Sekolah Rakyat, Pemprov NTB juga menggencarkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, termasuk penguatan kerja sama untuk menangani anak tidak sekolah (ATS) secara lebih terpadu di seluruh wilayah.
Sentra Paramita: Lebih dari Sekadar Ruang Kelas
Kepala Sentra Paramita Mataram, Arif Rahman, menjelaskan bahwa lembaganya merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Sosial yang mengemban tugas rehabilitasi sosial bagi kelompok masyarakat rentan di NTB dan sebagian wilayah Jawa Timur. Saat ini, Sekolah Rakyat rintisan di sini menampung 100 siswa jenjang SMP.
"Kami di Sentra Paramita mendapat amanah untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat rintisan dengan 100 siswa. Di sini tersedia poliklinik yang terakreditasi paripurna dan beroperasi 24 jam. Jadi, apabila ada kendala kesehatan pada anak-anak, semuanya dapat dilayani," ungkap Arif.
Sentra Paramita juga menyediakan program kejar paket A, B, dan C sebagai jembatan bagi anak-anak yang belum memenuhi syarat administrasi atau usia untuk langsung masuk Sekolah Rakyat. Program ini dipadukan dengan pelatihan keterampilan vokasional yang cukup beragam, mulai dari menjahit, tata boga, kecantikan, perbengkelan, mebel, pembuatan sabun, hingga cuci mobil.
Arif berharap kunjungan pejabat daerah dan liputan media dapat membantu menyebarluaskan informasi tentang layanan di Sentra Paramita, mengingat masih banyak warga yang membutuhkan rehabilitasi sosial namun belum tahu ke mana harus mengakses fasilitas tersebut.
Memutus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan
Dengan dukungan yang mengalir dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, serta lembaga sosial, Sekolah Rakyat diproyeksikan bukan hanya sebagai ruang belajar biasa. Program ini diharapkan menjadi instrumen nyata untuk memutus rantai kemiskinan dan menutup celah bagi anak-anak NTB yang selama ini terlewat dari jangkauan sistem pendidikan.
(*)
