![]() |
| Sekretaris Daerah NTB Abul Chair memimpin pelantikan pejabat fungsional dan peresmian Dewan Pendidikan Provinsi NTB periode 2026-2031 di Mataram, Selasa (10/11/2026). |
Mataram, KabarNTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmennya membenahi tata kelola pemerintahan dan memperkuat kualitas pendidikan daerah melalui pelantikan sejumlah pejabat fungsional sekaligus peresmian anggota Dewan Pendidikan Provinsi NTB periode 2026-2031. Sekretaris Daerah NTB Abul Chair yang memimpin langsung agenda tersebut di Mataram, Selasa (10/11/2026), menekankan bahwa setiap jabatan yang diberikan adalah amanah profesional, bukan sekadar pengakuan kompetensi di atas kertas.
Ilmu dan Integritas sebagai Fondasi Aparatur NTB
Abul Chair membuka arahannya dengan mengingatkan seluruh aparatur Pemprov NTB bahwa penguasaan ilmu pengetahuan merupakan fondasi yang tidak boleh diabaikan. Menurutnya, NTB hanya bisa tumbuh kuat jika ditopang oleh aparat yang berilmu, berintegritas, dan memiliki keahlian nyata, sehingga tidak melahirkan generasi yang lemah secara ekonomi, keimanan, maupun fisik.
Pesan itu ia tegaskan bukan sebatas retorika seremonial. Para pejabat fungsional yang baru dilantik diminta segera membuktikan keahlian mereka lewat kontribusi konkret di unit kerja masing-masing.
"Tunjukkan bahwa keahlian Bapak dan Ibu hadir sebagai solusi, mampu membina, memperbaiki, menguatkan tata kelola, dan membantu penyelesaian masalah di OPD masing-masing sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujar Abul Chair.
Kepala Sekolah Diminta Jadi Pemimpin Pembelajaran
Perhatian khusus Sekda NTB tertuju pada para kepala sekolah yang turut dikukuhkan dalam jabatan pimpinan satuan pendidikan. Abul Chair mendorong mereka untuk berani keluar dari rutinitas administratif dan tampil penuh sebagai pemimpin yang peduli pada perjalanan belajar setiap murid, termasuk mereka yang rawan putus sekolah.
"Jadilah pemimpin pembelajaran, bukan sekadar pengurus administrasi. Kenali keadaan sekolah, perhatikan mana anak didik yang sering tidak hadir atau berisiko putus sekolah. Laporan angka-angka itu penting, tetapi masa depan anak-anak kita jauh lebih penting," tegasnya.
Ia juga menginstruksikan agar lingkungan sekolah dibangun secara inklusif, aman, dan bebas dari segala bentuk bullying maupun pungutan liar yang membebani orang tua murid. Pengelolaan anggaran, prasarana, laboratorium, hingga fasilitas sanitasi diminta dijalankan secara jujur dan transparan demi mutu belajar yang terasa langsung oleh siswa.
Dewan Pendidikan Diharapkan Jadi Mitra Kritis yang Independen
Dalam kesempatan yang sama, Pemprov NTB meresmikan Dewan Pendidikan Provinsi NTB periode 2026-2031 yang diketuai oleh H. Lendek Jayadi, SE., MM. Lembaga ini diharapkan tidak sekadar hadir sebagai pelengkap struktur, melainkan menjadi mitra kritis yang objektif dan konstruktif bagi pemerintah dalam membaca persoalan pendidikan secara menyeluruh.
"Dewan Pendidikan ini sangat kita butuhkan untuk membaca data, mendengarkan suara masyarakat, lalu memberikan rekomendasi yang tajam. Lembaga ini harus membantu menjawab di mana masalah terbesar pendidikan NTB berada dan apa yang harus kita perbaiki bersama," lanjut Abul Chair.
Inovasi dan Kinerja Nyata sebagai Bukti Amanah
Menutup arahannya, Sekda NTB mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik dan dikukuhkan untuk segera memetakan masalah utama di unit kerja masing-masing, menentukan prioritas yang terukur, serta berani berinovasi dalam pelayanan publik.
"Jabatan ini adalah amanat, bukan sekadar untuk dibanggakan. Mari kita buktikan kinerja kita dan hadirkan suasana pendidikan serta pelayanan publik di NTB yang semakin bermutu dan membahagiakan," pungkas Abul Chair.
(*)

