![]() |
| Anggota DPRD Kota Bima dari Dapil III Kecamatan Asakota, Edi, berdialog langsung dengan warga Lingkungan Lewijambu, Kelurahan Ule, dalam kegiatan reses masa sidang I tahun 2026. |
Kota Bima, KabarNTB - Berbagai persoalan infrastruktur dan kebersihan lingkungan mengalir deras saat Anggota DPRD Kota Bima dari Daerah Pemilihan III Kecamatan Asakota, Edi, menggelar reses masa sidang I tahun 2026 di Lingkungan Lewijambu, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kamis (12/11/2026). Warga dari wilayah RT 11, RT 12, RT 13, dan RW 05 bergantian menyuarakan keluhan, mulai dari genangan air, kondisi drainase yang buruk, hingga kebiasaan membuang sampah ke sungai yang belum juga tuntas diatasi.
Genangan Air Jadi Prioritas, Penanganan Dijanjikan Awal 2027
Dalam sambutannya, Edi menegaskan bahwa reses bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban wakil rakyat untuk menyerap dan memperjuangkan kebutuhan warga di dapilnya. Ia mengakui sejumlah pembangunan di Lewijambu sudah berjalan, termasuk pembangunan masjid dan beberapa unit rumah warga. Namun satu persoalan yang masih mengganjal adalah genangan air di ruas jalan lingkungan saat hujan turun.
Menurut Edi, dinas terkait sudah melakukan pengukuran di lokasi tersebut dan penanganannya sudah masuk dalam perencanaan tahun depan.
"Insyaallah, pada awal 2027, sekitar Februari atau Maret, pekerjaan tersebut direncanakan mulai dilaksanakan sehingga persoalan genangan air ketika hujan bisa ditangani," jelasnya.
Tekanan Fiskal Daerah Hambat Sejumlah Program Pembangunan
Edi juga membuka ruang bicara soal kondisi keuangan Pemerintah Kota Bima yang tengah menghadapi tekanan akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Berkurangnya dana transfer dari pusat membuat kemampuan daerah membiayai pembangunan semakin terbatas, sementara belanja pegawai tetap menjadi komponen wajib yang menyedot porsi besar anggaran daerah.
Kondisi ini memaksa pemerintah daerah menerapkan skala prioritas yang ketat. Edi menyebut, sejumlah program yang semula dijadwalkan berjalan pada 2026 terpaksa digeser ke 2027 akibat proses penyesuaian anggaran. Ia juga menyinggung keterlibatan KPK dan BPKP dalam evaluasi tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari upaya memperbaiki proses perencanaan agar program yang dilaksanakan benar-benar sesuai ketentuan.
Di sela itu, Edi turut menyuarakan harapannya agar pemerintah pusat memberikan kepastian status kepegawaian bagi tenaga honorer, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
Warga Tagih Pembangunan Parit dan Penertiban Sampah
Sesi aspirasi menjadi bagian paling hidup dalam kegiatan tersebut. Mantan Ketua RT 12 Lewijambu, Ali, meminta perhatian terhadap sejumlah kebutuhan pembangunan warga, termasuk tower dan rabat jalan. Adapun warga RT 13, Muslim, mengusulkan pembangunan parit dan pengadaan pompa air untuk mengatasi masalah yang selama ini membebani warganya.
Merespons usulan drainase, Edi menjelaskan tantangan teknis yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Gang-gang permukiman di kawasan itu relatif sempit, sehingga jika saluran dibangun di kedua sisi dengan lebar sekitar 50 sentimeter masing-masing, ruang jalan yang tersisa bisa terlalu sempit untuk dilalui kendaraan pengangkut material bangunan.
"Silakan dicatat apa masalahnya, apakah karena becek, sering terjadi genangan air, atau persoalan lainnya. Nanti kita masukkan dalam usulan untuk dibahas dan diperjuangkan melalui mekanisme yang ada," jelasnya.
Suara lain datang dari Ketua RT 13 terpilih, Ardiansyah, yang kembali menyoroti persoalan sampah sebagai keluhan lama yang belum tuntas. Ia mengungkapkan bahwa sebagian warga masih membuang sampah ke sungai, dan berharap pemerintah bisa mendorong penataan drainase sekaligus pemasangan penutup saluran agar sampah tidak mudah mencemari aliran air.
Seluruh aspirasi itu dicatat Edi sebagai bahan yang akan diperjuangkan melalui mekanisme pembahasan dan penganggaran di DPRD Kota Bima. Ia mendorong warga melengkapi setiap usulan dengan keterangan rinci mengenai lokasi, jenis masalah, dan kebutuhan pekerjaan agar proses pengusulan berjalan lebih efektif.
(*)

