![]() |
| Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, saat menyampaikan tanggapan resmi pemerintah atas hasil asesmen FITRA NTB terhadap pelaksanaan Program Desa Berdaya Transformatif. |
Mataram, KabarNTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyambut positif hasil asesmen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB terhadap Program Desa Berdaya Transformatif, dan menegaskan bahwa temuan lembaga pengawas anggaran itu akan dijadikan bahan perbaikan nyata, bukan ditepis sebagai gangguan. Sikap terbuka ini disampaikan Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, yang menekankan bahwa pemerintah dan FITRA sesungguhnya berdiri di atas tujuan yang sama: memastikan program pengentasan kemiskinan ini berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi keluarga kurang mampu di NTB.
Asesmen Dipandang sebagai Vitamin, Bukan Vonis
Ahsanul Khalik, yang akrab disapa Aka, menekankan pentingnya menempatkan hasil asesmen secara proporsional. FITRA menggunakan pendekatan rapid assessment berbasis telaah dokumen, wawancara, dan kunjungan lapangan. Karena itu, identifikasi risiko yang dihasilkan sepatutnya dibaca sebagai peringatan dini dan ruang perbaikan, bukan sebagai vonis bahwa seluruh program gagal atau telah terjadi penyimpangan.
"Masukan FITRA merupakan vitamin penyehat bagi pelaksanaan program. Pemerintah membutuhkan pandangan kritis masyarakat sipil. Kami memandang asesmen ini sebagai kesempatan untuk memperbaiki hal-hal yang masih perlu diperkuat agar Desa Berdaya semakin berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Aka.
Ia menjelaskan, Desa Berdaya Transformatif bukan sekadar program penyaluran bantuan modal. Program ini dirancang sebagai proses pemberdayaan keluarga melalui dukungan usaha produktif, pendampingan selama 24 bulan, serta intervensi kebutuhan dasar yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga.
Jangkauan dan Besaran Bantuan di Tahap Awal
Pada tahap awal 2026, program ini menyasar 40 desa dan kelurahan di NTB. Dari total 7.250 rumah tangga miskin ekstrem yang terdata, sebanyak 5.162 keluarga ditetapkan sebagai penerima manfaat setelah melewati proses verifikasi dan validasi. Masing-masing keluarga berhak mendapat bantuan aset produktif maksimal Rp7 juta, disesuaikan dengan kebutuhan dan kelayakan usaha yang dimiliki.
"Keberhasilan program tidak cukup diukur dari tersalurkannya bantuan. Yang lebih penting adalah perubahan kondisi keluarga, peningkatan pendapatan, berkembangnya usaha, terpenuhinya kebutuhan dasar, serta kemampuan keluarga membangun kemandirian," jelasnya.
Dua OPD Berbeda Peran, Satu Tujuan
Soal pembagian peran antarperangkat daerah, Aka meluruskan bahwa Dinas Sosial P3A dan DPMPD Dukcapil memang mengemban tugas yang berbeda, tetapi keduanya saling melengkapi dalam satu kesatuan intervensi. Dinas Sosial P3A berfokus pada perlindungan sosial dan perhatian terhadap kondisi keluarga penerima manfaat, termasuk perempuan dan kelompok rentan. DPMPD Dukcapil, di sisi lain, berperan dalam pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan desa, serta fasilitasi pengembangan ekonomi warga desa.
"Pembagian tugas itu bukan pemisahan tujuan. Keduanya harus bekerja dalam satu kesatuan intervensi. Keluarga penerima manfaat membutuhkan dukungan sosial sekaligus penguatan kapasitas dan kesempatan mengembangkan usaha produktif. Karena itu, koordinasi dan kejelasan tanggung jawab antarperangkat daerah harus terus diperkuat," tegasnya.
Landasan Hukum Diklaim Kokoh dengan 14 Instrumen Kebijakan
Merespons pernyataan praktisi hukum Amir Mahmud yang mempersoalkan bentuk produk hukum dan dugaan kesalahan sistemik dalam regulasi program, Aka menegaskan bahwa kewenangan Pemprov NTB menginisiasi program pemberdayaan dan penanganan kemiskinan berdiri di atas pijakan yang jelas. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sebagai dasar hukum utama.
Aka menyebut, sedikitnya terdapat 14 instrumen kebijakan dan operasional yang mengawal pelaksanaan Desa Berdaya, mulai dari dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusan gubernur, hingga pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO).
"Perangkat daerah dapat menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sepanjang berada dalam lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya, memiliki dasar penugasan yang sah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi, tidak tepat menyamakan seluruh instrumen tersebut seolah-olah memiliki kedudukan dan fungsi hukum yang sama," katanya.
Terkait dugaan kesalahan sistemik, Aka mengakui bahwa perbedaan penomoran, waktu penerbitan, maupun ketentuan antardokumen memang perlu ditelusuri dan diselaraskan. Namun, ia menegaskan hal itu tidak otomatis membuktikan adanya cacat hukum secara menyeluruh.
"Jika ada kekurangan administratif, harus diperbaiki. Tetapi untuk menyimpulkan adanya kesalahan sistemik, harus ada pemeriksaan yang membuktikan letak kesalahan, norma yang dilanggar, kewenangan yang digunakan, prosedur yang ditempuh, serta akibat hukumnya. Kesimpulan hukum tidak bisa hanya didasarkan pada identifikasi risiko atau perbedaan dokumen," tegasnya.
Komitmen Gubernur di Balik Program
Aka menegaskan bahwa Program Desa Berdaya Transformatif merupakan salah satu wujud komitmen Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri dalam menempatkan penanganan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sebagai agenda strategis pembangunan NTB. Keberhasilan pembangunan, menurutnya, bukan hanya soal banyaknya infrastruktur yang berdiri, tetapi sejauh mana kebijakan pemerintah mampu memperbaiki kehidupan nyata warganya.
"FITRA ingin program ini berjalan baik, pemerintah juga menginginkan hal yang sama. Kami terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Yang kita pertahankan adalah tujuan dan kepentingan program ini bagi masyarakat. Pemerintah berkewajiban memastikan Desa Berdaya berjalan sesuai aturan, anggarannya akuntabel, dan manfaatnya benar-benar dirasakan. Ukuran keberhasilan kita adalah semakin banyak keluarga yang mampu mandiri dan keluar dari kemiskinan," pungkas Aka.
(*)

