 |
| Kepala Bidang PTIK Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, membuka Rapat Koordinasi Integrasi Sistem Melalui SPLP di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Selasa (10/11/2026). |
Mataram, KabarNTB - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bergerak maju dalam agenda transformasi digital dengan mengoptimalkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai tulang punggung integrasi antaraplikasi milik organisasi perangkat daerah. Hingga kini, 30 layanan telah berhasil tersambung dalam satu portal, dengan target dua kali lipat pada 2029.
Rakor Integrasi Sistem di Gedung Sangkareang
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Integrasi Sistem Melalui SPLP di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Selasa (10/11/2026). Forum ini mengumpulkan tenaga teknis dan operator teknologi informasi dari berbagai OPD di lingkup Pemprov NTB untuk menyamakan langkah dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang saling terhubung.
Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, S.Kom., M.Eng., yang hadir mewakili Kepala Dinas. Ia menekankan bahwa arah kebijakan teknologi informasi pemerintah kini telah bergeser dari sekadar menambah jumlah aplikasi menuju integrasi dan berbagi pakai sistem yang sudah ada.
"Strategi pemerintah saat ini bukan lagi memperbanyak aplikasi, tetapi mendorong integrasi dan berbagi pakai aplikasi. Lebih baik aplikasi yang sudah ada dikembangkan fungsi dan modulnya sehingga dapat mengintegrasikan berbagai kebutuhan layanan," jelasnya.
227 Layanan, Sebagian Masih Manual
Berdasarkan pendataan Dinas Kominfotik NTB, saat ini terdapat 227 layanan di lingkungan Pemprov NTB, terdiri atas 158 layanan publik dan 69 layanan administrasi pemerintahan. Dari jumlah tersebut, 165 layanan atau sekitar 73 persen telah didukung sistem elektronik. Sisanya, 62 layanan, masih berjalan secara manual atau konvensional.
Yasrul mengingatkan bahwa proliferasi aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh masing-masing instansi berisiko menimbulkan duplikasi fungsi, pemborosan anggaran, serta pengulangan proses penginputan data. Karena itu, integrasi melalui SPLP menjadi strategi kunci untuk menambal celah-celah inefisiensi tersebut.
SPLP sebagai Penghubung Tanpa Kerumitan Teknis
SPLP bekerja layaknya sebuah hub yang memungkinkan dua atau lebih aplikasi saling berkomunikasi dan bertukar data tanpa harus membangun koneksi langsung satu per satu antarsistem. Pendekatan ini dinilai lebih terstruktur, aman, dan efisien dibandingkan metode integrasi konvensional.
Pemanfaatan SPLP juga memiliki dasar hukum yang kuat. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya Pasal 33, secara eksplisit mengatur penggunaan sistem penghubung layanan untuk mendukung interoperabilitas layanan. Ketentuan itu diperkuat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 serta regulasi daerah NTB terkait penyelenggaraan pemerintahan digital.
NTB Digital Hub, Satu Pintu untuk Semua Layanan
Sebagai wujud konkret integrasi layanan, Pemprov NTB telah mengembangkan portal NTB Digital Hub yang dapat diakses melalui digitalhub.ntbprov.go.id. Portal ini menjadi muara dari berbagai layanan digital milik OPD, baik yang ditujukan bagi masyarakat maupun layanan administrasi internal pemerintahan.
Saat ini 30 layanan telah berhasil diintegrasikan ke dalam portal tersebut. Pemprov NTB menargetkan penambahan 10 layanan setiap tahun, sehingga pada 2029 jumlahnya ditargetkan mencapai 60 layanan terintegrasi.
Yasrul menegaskan, kehadiran Digital Hub bukan untuk mengambil alih pengelolaan aplikasi dari masing-masing OPD. Portal itu berfungsi sebagai alternatif akses bagi masyarakat melalui satu pintu, sementara sistem utama dan pengelolaan layanan tetap berada di tangan OPD bersangkutan. Integrasi yang dibangun pun tidak sebatas menampilkan tautan, melainkan memanfaatkan Application Programming Interface (API) agar modul dan fungsi layanan dari aplikasi OPD dapat hadir secara utuh di dalam portal.
Peluang Berbagi Pakai hingga Kabupaten dan Kota
Yasrul juga mendorong setiap OPD untuk mengidentifikasi layanan yang berpotensi diintegrasikan, sekaligus membuka peluang replikasi aplikasi ke pemerintah kabupaten dan kota. Beberapa aplikasi milik Pemprov NTB, seperti E-SAKIP dan Satu Data NTB, telah menjadi contoh yang dapat diadopsi daerah lain sesuai kebutuhan.
Selain itu, ia menyampaikan peluang integrasi data dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri. Jika interoperabilitas tersebut dapat diwujudkan sesuai ketentuan yang berlaku, integrasi SIPD diharapkan mampu memangkas penginputan data berulang pada aplikasi pemerintah daerah, termasuk untuk kebutuhan dashboard eksekutif.
"Integrasi ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi, memperkuat kinerja pemerintahan digital, dan pada akhirnya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," pungkas Yasrul.
Melalui penguatan koordinasi dan optimalisasi SPLP, Pemprov NTB berkomitmen membangun ekosistem pemerintahan digital yang saling terhubung, bebas dari duplikasi sistem, dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.
(*)
