 |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan capaian keterbukaan informasi publik Provinsi NTB dalam forum Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta. |
Jakarta, KabarNTB - Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatatkan lompatan signifikan dalam penilaian keterbukaan informasi publik nasional. Nilai Self Assessment Questionnaire (SAQ) Pemerintah Provinsi NTB pada Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 menembus angka sempurna 100, naik 37 poin dari capaian tahun sebelumnya yang hanya 63. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan langsung pencapaian ini dalam forum Presentasi Uji Publik di Jakarta, Rabu (11/11).
Keterbukaan sebagai Budaya, Bukan Sekadar Kewajiban
Didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa capaian ini bukan semata prestasi administratif. Keterbukaan informasi, menurutnya, sudah mengakar sebagai nilai dalam tata kelola pemerintahan NTB.
"Buat kami di Provinsi NTB, keterbukaan informasi ini bukan soal pemenuhan kewajiban lagi, tapi ini soal corporate culture juga. Ini sudah jadi budaya birokrasi," ujar Gubernur Iqbal.
Iqbal menjelaskan bahwa justru pemerintahlah yang paling berkepentingan untuk terbuka. Kepercayaan publik tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dibangun melalui penyampaian informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Yang butuh terbuka itu kita karena kita butuh dukungan publik. Dan itu muncul, dukungan publik itu muncul dari trust. Trust itu muncul dari informasi yang kredibel yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi," tegasnya.
Ekosistem NTB Satu Data dan Dashboard Informasi Publik
Untuk menopang komitmen tersebut, Pemprov NTB membangun ekosistem NTB Satu Data yang mengintegrasikan lebih dari 800 poin data lintas perangkat daerah dan terhubung dengan 10 kementerian serta lembaga di tingkat pusat. Konsolidasi data skala besar ini menjadi tulang punggung pengelolaan informasi yang lebih terstruktur.
Selain itu, pemerintah provinsi telah merampungkan pembangunan dashboard informasi yang memungkinkan masyarakat mengakses tidak hanya data mentah, tetapi juga sajian yang sudah diolah dalam bentuk infografis dan analisis.
"Jadi ke depan, sekarang kita sudah menyelesaikan yang namanya dashboard sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan akses ke data yang mentah, tetapi juga mendapatkan akses ke data yang sudah matang dalam bentuk infografis, kemudian dalam bentuk analisis," jelasnya.
Partisipasi Publik sebagai Muara Keterbukaan
Capaian nilai SAQ 100 juga ditopang oleh pembenahan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah. Namun bagi Iqbal, angka evaluasi bukanlah tujuan akhir. Keterbukaan informasi harus bermuara pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.
Aspirasi yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan kanal pengaduan dijadikan bahan dalam perumusan kebijakan. Dari sana lahir sejumlah inisiatif konkret, di antaranya pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk pelaporan kerusakan infrastruktur secara sistematis, serta pengembangan program Desa Berdaya.
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa ukuran sejati keberhasilan keterbukaan informasi bukan terletak pada banyaknya dokumen yang dipublikasikan.
"Pada akhirnya, keterbukaan informasi harus membuat masyarakat semakin percaya kepada pemerintah, mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah, serta memiliki ruang untuk ikut mengawasi dan menentukan arah pembangunan. Sebab, kepercayaan publik tidak cukup diminta, tetapi harus dibangun melalui keterbukaan dan dibuktikan melalui kerja nyata," pungkas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
(*)
