![]() |
| Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri memberikan sambutan pembukaan Global Wildlife Program Annual Conference Indonesia 2026 di Hotel Sheraton Senggigi, Lombok Barat, Senin (16/11/2026). |
Lombok Barat, KabarNTB - Nusa Tenggara Barat resmi menjadi panggung pertemuan para pelaku konservasi satwa liar dari penjuru dunia. Lebih dari 100 peserta dan mitra dari 25 negara hadir dalam Global Wildlife Program (GWP) Annual Conference Indonesia 2026 yang berlangsung pada 16 hingga 20 November 2026 di Hotel Sheraton Senggigi, Lombok Barat, membawa agenda besar: memperkuat kolaborasi lintas batas untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati.
NTB, Lebih dari Sekadar Destinasi Wisata
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, membuka forum ini dengan mengingatkan peserta bahwa provinsi yang ia pimpin menyimpan kekayaan alam jauh melampaui keindahan pantai dan gunung-gunungnya yang sudah mendunia. NTB memiliki tiga taman nasional, yaitu Taman Nasional Gunung Rinjani, Taman Nasional Tambora, dan Taman Nasional Moyo Satonda. Wilayah ini juga menjadi rumah bagi beragam satwa liar, mulai dari rusa timor sebagai fauna identitas provinsi, kijang, musang Rinjani, celepuk Rinjani, burung madu Lombok, kepodang kuning, hingga habitat hiu paus di Teluk Saleh, Sumbawa.
"NTB bukan sekadar gugusan pulau yang menawan, melainkan juga benteng perlindungan bagi keanekaragaman hayati yang sangat kaya," ungkap Wagub Dinda, sapaan akrab Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri.
Kekayaan ekologis itu, menurut Wagub Dinda, sekaligus menghadirkan tanggung jawab besar. Tantangan konservasi terus bertambah kompleks, mulai dari perburuan dan perdagangan ilegal, penyusutan habitat, hingga meningkatnya konflik antara manusia dan satwa liar. Ia menegaskan bahwa regulasi dan aparat pemerintah saja tidak akan cukup tanpa keterlibatan aktif masyarakat, sektor swasta, dan lembaga internasional.
"Pelestarian satwa liar hanya dapat berhasil apabila masyarakat di sekitarnya merasa memiliki, ikut melindungi dan mendapatkan manfaat kesejahteraan dari terjaganya ekosistem tersebut," tegasnya.
Komitmen itu, ia sampaikan, sejalan dengan visi pembangunan NTB Makmur Mendunia yang menempatkan ekonomi hijau dan pariwisata berkualitas sebagai fondasi daerah.
Kejahatan Satwa Liar Kini Jadi Jaringan Kriminal Lintas Negara
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan RI, Dr. Dwi Januanto Nugroho, membawa perspektif yang lebih mengkhawatirkan ke dalam forum. Ia menjelaskan bahwa perdagangan ilegal satwa liar telah jauh berkembang melampaui praktik pemburu atau pedagang lokal. Kejahatan ini kini membentuk jaringan terorganisasi yang melibatkan korupsi, pemalsuan dokumen, hingga pencucian uang.
"Kejahatan terhadap satwa liar bukan hanya persoalan konservasi, tetapi juga merupakan tantangan dalam penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, perekonomian, dan kerja sama internasional," jelas Dirjen Dwi Januanto Nugroho.
Ia menegaskan bahwa GWP bukan semata program pendanaan, melainkan kemitraan global yang menyatukan negara, lembaga, para ahli, dan mitra pembangunan. Indonesia sendiri telah terlibat sejak siklus pendanaan Global Environment Facility (GEF) keenam, ketujuh, hingga kedelapan, dengan cakupan program mulai dari penguatan penegakan hukum, pengelolaan lanskap, perlindungan habitat, hingga pemberdayaan mata pencaharian masyarakat.
"Kami meyakini bahwa konservasi dan penegakan hukum harus berjalan beriringan. Kita tidak dapat melindungi satwa liar tanpa melindungi habitatnya," tegasnya.
UNDP: Perempuan Bukan Penerima Manfaat, Melainkan Pemimpin Konservasi
Kepala Perwakilan United Nations Development Programme (UNDP) di Indonesia, Sara Ferrer Olivella, menekankan bahwa pengalaman Indonesia membuktikan pendekatan konservasi harus bergerak melampaui penegakan hukum semata. Ia menggarisbawahi tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, konservasi harus memandang tantangan secara menyeluruh dengan memperkuat pengelolaan lanskap dan tata kelola lintas sektor. Kedua, manusia harus ditempatkan sebagai pusat perhatian, termasuk memberi ruang lebih luas bagi perempuan untuk memimpin.
"Perempuan bukan sekadar penerima manfaat dari program konservasi, melainkan juga pemimpin aktif, penggerak perubahan, serta mitra penting dalam upaya melindungi alam," kata Sara Ferrer Olivella.
Ketiga, konservasi membutuhkan kemitraan dan investasi jangka panjang agar program tetap hidup setelah proyek berakhir. Sara juga mengingatkan bahwa perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan keterlibatan masyarakat semestinya menjadi fondasi sejak tahap perencanaan, bukan sekadar syarat administratif.
"Penegakan hukum tetap menjadi elemen yang sangat penting. Namun, penegakan hukum saja tidaklah cukup," ujar Sara Ferrer Olivella.
Momentum NTB di Panggung Konservasi Dunia
Bagi NTB, penyelenggaraan GWP Annual Conference 2026 ini bukan sekadar kehormatan sebagai tuan rumah. Forum ini sekaligus menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan kekayaan biodiversitas daerah kepada komunitas konservasi internasional, sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai wilayah unggulan dalam pengembangan ekonomi hijau dan pariwisata berkelanjutan.
(*)

