![]() |
| Lahan perkebunan di Desa Lantan dan Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, yang menjadi titik panas sengketa agraria antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah |
Mataram, KabarNTB - Rencana Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mendorong penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Kebun Kopi Trisno Kenangan di Desa Lantan dan Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, menuai tentangan dari Lembaga Integritas Transformasi Kebijakan. Lembaga itu menilai langkah tersebut terburu-buru, berisiko melangkahi putusan Mahkamah Agung yang telah inkrah, dan berpotensi membuka konflik agraria yang lebih luas.
Dasar Hukum Dipertanyakan
Ketua Lembaga Integritas Transformasi Kebijakan (ITK), Syaokin Futtaqin, mempersoalkan dasar hukum dan kewenangan pemerintah daerah dalam mendorong TORA di atas lahan yang menurutnya masih memiliki legalitas HGU sah. Menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mencabut atau menghentikan HGU secara sepihak karena urusan tersebut sepenuhnya berada di tangan instansi pertanahan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Jangan sampai pemerintah justru menjadi pihak yang mengabaikan hukum. Jangan karena desakan aspirasi, kemudian kebijakan diambil tanpa menguji terlebih dahulu status hukum tanah dan putusan pengadilan yang sudah inkrah," tegas Syaokin dalam siaran persnya di Mataram, Minggu (15/11/2026).
Ia mendesak Gubernur NTB kembali berkonsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebelum mengambil langkah politik maupun administratif apa pun terkait usulan TORA tersebut.
"Siapa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyatakan HGU itu berhenti? Apa dasar hukumnya? Jangan sampai pemerintah daerah melampaui kewenangan yang telah diatur undang-undang," sentil Syaokin.
Putusan MA Tak Boleh Dikesampingkan
Syaokin menguraikan, akar konflik lahan ini sebenarnya bermula dari kebijakan pencabutan dan pengosongan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada 2007. Persoalan itu kemudian bergulir ke meja pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung, dan dalam putusannya pihak pemegang izin dinyatakan menang. Karena itulah, menurutnya, pemerintah tidak semestinya melompat ke pembahasan TORA sementara eksekusi putusan tersebut dan dugaan persoalan administrasi yang menyertainya belum tuntas diselesaikan.
"Putusan MA sudah inkrah. Lalu mengapa persoalan mendasar ini belum diselesaikan, tetapi pemerintah justru berbicara soal TORA? Ini harus dijelaskan kepada publik. Jangan melompat ke kebijakan baru sementara persoalan hukum sebelumnya masih menyisakan tanda tanya," ujar Syaokin.
ITK menegaskan bahwa reforma agraria tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak pihak lain. Kepentingan masyarakat harus diperjuangkan, namun kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemegang hak yang sah juga wajib dihormati secara bersamaan.
"Jangan merugikan salah satu pihak. Kalau masyarakat sudah lama menguasai lahan tersebut, carikan solusi melalui mekanisme yang dibenarkan undang-undang. Salah satunya pembahasan kemitraan, bukan serta-merta mengarahkan lahan yang masih dipersoalkan status hukumnya menjadi objek TORA," tandas Syaokin.
Dugaan Maladministrasi Sejak 2007 Harus Dibuka
Syaokin turut menyoroti dugaan maladministrasi yang menurutnya perlu ditelusuri sejak kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada 2007. Ia menuntut pemerintah membuka secara transparan seluruh dokumen perizinan, riwayat penguasaan lahan, putusan pengadilan, hingga dasar kebijakan yang selama ini menjadi sumber konflik. Menurutnya, dampak persoalan ini telah merambah jauh melampaui hubungan perusahaan dan masyarakat, menyentuh iklim investasi, lapangan pekerjaan, dan kondisi sosial ekonomi warga sekitar perkebunan.
"Investasi di atas lahan HGU ini sudah ada sejak 1942. Kalau memang terjadi kesalahan administrasi dalam kebijakan pemerintah sebelumnya, mengapa tidak diselesaikan terlebih dahulu? Jangan justru persoalan lama diwariskan menjadi konflik baru," kritik Syaokin.
Ia pun mempertanyakan nasib aset perusahaan yang dikabarkan hilang selama konflik penguasaan lahan berlangsung, dan menuntut kejelasan siapa yang bertanggung jawab apabila benar terjadi kerugian tersebut.
DPRD Diminta Jangan Tutup Mata
Kritik ITK tidak hanya ditujukan kepada eksekutif. DPRD Provinsi NTB dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah juga disebut tidak boleh sekadar menjadi penonton. Syaokin menilai lembaga legislatif perlu segera mempertimbangkan pembentukan panitia khusus dan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengurai persoalan ini secara terbuka.
"Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan menunggu konflik membesar, bahkan sampai jatuh korban jiwa, baru bergerak. Di mana fungsi pengawasan DPRD? Persoalan ini harus dibedah secara terbuka, bukan dibiarkan menjadi bola liar di tengah masyarakat," cetus Syaokin.
ITK Sodorkan Empat Tuntutan Konkret
ITK menutup sikapnya dengan menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait. Pertama, mendesak instansi berwenang menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai amar dan mekanisme eksekusi yang berlaku. Kedua, mendesak Kementerian ATR/BPN segera memberikan kejelasan status perizinan dan hak PT Kebun Kopi Trisno Kenangan, termasuk proses pembaruan apabila memenuhi persyaratan hukum. Ketiga, meminta Gubernur NTB memfasilitasi pembahasan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat yang telah menguasai lahan. Keempat, mendesak DPRD NTB bersama DPRD Lombok Tengah segera menggelar RDP dengan menghadirkan pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan instansi pertanahan untuk membuka seluruh fakta dan dokumen hukum.
Syaokin secara khusus mempertanyakan pernyataan Gubernur NTB yang menyebut persoalan tersebut dapat diselesaikan dan disertifikatkan tahun ini.
"Pertanyaannya sederhana, apa dasar hukumnya? Apa kewenangan gubernur? Jangan menjanjikan penyelesaian dan sertifikasi tanah kalau status hukum serta kewenangan instansi terkait belum terang. Kebijakan pemerintah tidak boleh mendahului proses hukum," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa pemaksaan kebijakan tanpa landasan hukum yang jelas, apalagi dengan mengabaikan putusan pengadilan yang telah inkrah, berpotensi memantik konflik agraria yang jauh lebih luas.
"Reforma agraria bukan berarti menghalalkan segala cara. Kepentingan rakyat harus dilindungi, tetapi hukum juga tidak boleh diinjak-injak. Pemerintah harus berdiri di atas aturan, bukan di atas tekanan politik maupun kepentingan sesaat," pungkas Syaokin.
Pihak-pihak terkait, termasuk Gubernur NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, belum dapat dikonfirmasi hingga berita ini diterbitkan.
(*)

