![]() |
| Ikatan Siswa, Santri, Mahasiswa dan Ulama (ISMA'U) NTB mendesak Komisi I DPRD NTB dan Gubernur NTB segera memberikan klarifikasi terbuka terkait proses seleksi yang menuai sorotan publik. |
Mataram, KabarNTB – Polemik seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali memanas. Ikatan Siswa, Santri, Mahasiswa dan Ulama (ISMA'U) NTB mendesak Komisi I DPRD NTB dan Gubernur NTB segera memberikan klarifikasi terbuka terkait proses seleksi yang menuai sorotan publik.
Sekretaris Jenderal ISMA'U NTB, Hendra Jaya, menilai belum adanya penjelasan resmi dari kedua pihak justru memperpanjang polemik dan memunculkan pertanyaan mengenai transparansi serta integritas proses seleksi calon komisioner KPID NTB.
Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur itu menegaskan, masyarakat berhak mengetahui secara utuh mekanisme penilaian, hasil pemeringkatan, hingga pertimbangan yang digunakan dalam menentukan calon anggota KPID.
"Sampai hari ini belum ada penjelasan terbuka dari Komisi I DPRD NTB maupun dari Gubernur NTB atas berbagai persoalan yang mencuat di publik. Kami mendorong agar segera ada kepastian serta keterbukaan proses seleksi kepada masyarakat, jangan dibiarkan menggantung tanpa kejelasan," ujar Hendra dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).
Sorotan Hendra juga mengarah pada dugaan adanya kepentingan kekeluargaan dalam proses seleksi. Ia secara khusus mempertanyakan dugaan ambisi Ketua Komisi I DPRD NTB untuk meloloskan kerabatnya, Maha Raja Sani, sebagai salah satu komisioner KPID NTB.
Menurut Hendra, sejumlah aspek terkait kelayakan calon tersebut perlu dijelaskan secara objektif kepada publik, termasuk faktor usia, rekam jejak kepemimpinan, serta kompetensi yang menjadi dasar penilaian.
"Kami sangat menyayangkan jika Ketua Komisi I terlalu berambisi menaikkan keponakannya, Maha Raja Sani, sebagai komisioner KPID NTB. Banyak pertimbangan yang patut dipertanyakan publik, mulai dari faktor usia, rekam jejak kepemimpinan yang dinilai belum teruji, hingga berbagai aspek kompetensi lainnya," tegas pemuda asal Sumbawa tersebut.
Hendra mengingatkan, pengisian jabatan pada lembaga independen seperti KPID tidak boleh dipengaruhi kepentingan pribadi maupun hubungan kekerabatan. Seluruh peserta harus memperoleh perlakuan yang sama berdasarkan kapasitas, integritas, pengalaman, dan kompetensi.
Ia juga meminta agar indikator penilaian setiap peserta dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menimbulkan dugaan bahwa kelulusan seseorang ditentukan oleh kedekatan dengan pemangku kebijakan.
"Jika pun seseorang dikatakan layak untuk menduduki jabatan komisioner, maka harus ada ukuran dan indikator penilaian yang jelas serta terukur. Salah satu syarat mutlaknya adalah keterbukaan proses seleksi itu sendiri, sehingga publik bisa menilai secara objektif apakah kelulusan tersebut murni karena kapasitas atau karena faktor kedekatan keluarga," lanjutnya.
Atas polemik tersebut, ISMA'U NTB kembali mendesak pimpinan DPRD NTB, Komisi I DPRD NTB, serta Pemerintah Provinsi NTB agar membuka hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada masyarakat.
Menurut Hendra, keterbukaan hasil seleksi menjadi penting untuk memastikan prinsip meritokrasi, independensi, dan keadilan benar-benar diterapkan dalam proses penentuan komisioner KPID NTB.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan maupun klarifikasi resmi dari Komisi I DPRD NTB dan Gubernur NTB sebagaimana disampaikan Hendra. Tuduhan mengenai dugaan kepentingan kekeluargaan tersebut juga masih memerlukan penjelasan dan verifikasi dari pihak-pihak terkait.
(*)

